Advertisement
Jokowi Buka Opsi Larangan Mudik untuk Masyarakat Luas

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum memutuskan larangan mudik Lebaran untuk masyarakat luas di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19).Dia menyatakan pembatasan mudik dan juga kemungkinan larangan mudik baru akan diputuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang dilakukan pemerintah setiap hari.
“Tetapi, memang perlu saya sampaikan bahwa dari awal pemerintah sudah melihat bahwa mudik Lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran Covid-19 dari Jabodetabek ke daerah tujuan,” kata Presiden melalui konferensi video, Kamis (9/4/2020).
Advertisement
Presiden menjelaskan ada kelompok pemudik yang membuat pemerintah urung melarang secara tegas, khususnya untuk masyarakat yang saat ini berada di wilayah Jabodetabek untuk kembali ke kampung halamannya.
Menurutnya, masyarakat yang cenderung ingin mudik ke kampung halamannya ini teridentifikasi sebagai warga yang kehilangan pendapatan atau bahkan pekerjaan akibat pembatasan sosial yang diberlakukan di Ibu Kota.
“Pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tak bisa begitu saja kita larang, karena ada yang pulang kampung karena alasan ekonomi,” katanya.
Kelompok lainnya adalah masyarakat yang yang mudik karena telah menjadi tradisi puluhan tahun di Indonesia. Seperti diketahui momentum Idulfitri kerap digunakan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.
Sementara itu, Jokowi berjanji pemerintah akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat lapisan ekonomi bawah yang berada di wilayah Jabodetabek. Hal ini utamanya untuk mengurungkan niat masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman dengan alasan ekonomi.
Sementara itu menurut survei pemerintah, 56 persen pemudik telah sadar bahaya Covid-19. Mereka juga menyatakan tidak akan pulang ke kampung halaman.
“Sebanyak 37 persen belum mudik, 7 persen sudah mudik,” kata Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (6/4/2020).
Doni mengatakan bahwa warga yang terlanjur mudik memiliki beberapa alasan. Ada yang telah kehilangan pekerjaan dan tidak memungkinkan bertahan di Ibu Kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement