Advertisement
Wapres: PP Larangan Mudik Selesai Dua Hari Lagi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti Rapat Terbatas Kabinet dengan Presiden Jokowi melalui video conference, Senin 916/3/2020). - JIBI/Bisnis.com/Nindya Aldila
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin memperkirakan peraturan pemerintah tentang mudik akan selesai dalam dua hari mendatang. Beleid ini dikeluarkan menyusul gelombang mudik selama penyebaran Virus Corona.
“PP-nya sudah dirumuskan mungkin dua hari lagi [selesai] tentang masalah mudik itu ya. Tapi yang jelas kami meminta masyarakat agar tidak mudik karena berisiko sangat besar sekali,” katanya saat konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Advertisement
Perihal regulasi mudik juga telah diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menurutnya PP Mudik masih digodok oleh seluruh stakeholder. Nantinya, aparat kepolisian dapat menutup akses antarwilayah apabila pemerintah mengeluarkan regulasi itu.
Peraturan ini akan mencakup larangan mudik jelang Lebaran, liburan maupun berkumpul di sebuah gelaran termasuk, seperti pembagian zakat dalam kerumunan massa.
“Sedang didiskusikan dan tentu pada saatnya akan diputuskan. Soalnya sekarang yang sudah mudik ke Jabar, Jatim, tentu pemerintah mengambil langkah lokal, misalnya karantina dulu atau dilacak dari mana, apakah pantas menjadi ODP [orang dalam pemantauan] atau tidak nanti terus akan dilakukan,” katanya di Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Aturan itu rencananya juga akan melarang penyelenggaraan mudik gratis baik oleh BUMN maupun swasta. Dia meminta anggaran yang ada lebih baik dijadikan bantuan dalam bentuk lainnya.
Sejatinya, mudik kata Mahfud adalah hak konstitusi sehingga tidak boleh dilarang secara sembarangan. Namun, di dalam hukum terdapat dalil yang menerangkan bahwa keselamatan warga menjadi hukum tertinggi.
“Sehingga pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga suatu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Daerah di Jatim yang Mengalami Kenaikan Upah per 1 November
Polisi: Ibu Mahasiswa Unud Tak Ingin Proses Hukum Kematian Anaknya
Kurangi Hujan, Modifikasi Cuaca Dilakukan di Semarang dan Grobogan
Pembelian Pesawat Angkut A400M Akan Tiba 3 November
Advertisement
Pembangunan Layanan Kesehatan di Gaza Butuh Rp116,3 Triliun
Seorang Anggota Polisi di Bali Jadi Tersangka Pidana Perdagangan Orang
Bahlil Naikkan Tunjangan ASN Kementerian ESDM 100 Persen
Siap-siap! Insentif dari BI untuk Perbankan Akan Meluncur Desember
Usut Korupsi Pengadaan EDC, KPK Kumpulkan Data dari 15 Ribu SPBU
Advertisement
AS: UNRWA Tak Akan Dilibatkan Pengiriman Bantuan ke Gaza
Pelaku Kekerasan Seksual Berusia Anak Bisa Dijerat UU TPKS
Imbas Shutdown AS, Virginia Darurat, Program Pangan SNAP Terhenti
Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan di Bareskrim
Mensesneg Sebut Perpres Ojol Rampung Akhir Tahun
Advertisement
Izin Air Tanah AQUA Akan Dievaluasi Kementerian ESDM
Berita Pilihan
Advertisement
Walhi Sebut Ada Potensi Pencemaran Lingkungan di Proyek PSEL
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Penyidik Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai terkait Korupsi POME
- Polisi Beberkan Kronologi Warga yang Ditembak Begal di Jakbar
- Energi Fosil Makin Mahal, Pemerintah Genjot Energi Baru Terbarukan
- Cara Sederhana Redakan Stres dan Cemas dengan Bersenandung
- 10 Orang Diduga KKB Ditangkap dan Menjalani Proses Hukum
- Erick Thohir Tegaskan Shin Tae-yong Sudah Jadi Masa Lalu
- Pemerintah Pastikan TPA Jatiwaringin Jadi Lokasi PSEL Tangerang
Advertisement
Advertisement
