Advertisement
BKKBN Usul Undang-Undang Keluarga Nasional Tidak Mengatur Privasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengusulkan Undang-Undang Keluarga Nasional yang di dalamnya tidak mengatur privasi dalam berkeluarga.
"Memang tidak sampai ke wilayah sangat privasi. Keluarga Nasional adalah keluarga berkualitas, keluarga Pancasila, punya toleransi, interaksi keluarga yang tentram, damai, bahagia, dan mandiri," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Advertisement
Dia mengatakan usulan UU Keluarga Nasional akan digabung dengan UU Kependudukan yang juga masuk dalam ranah Kementerian Dalam Negeri. Penggabungan tersebut, kata dia, mengikuti semangat Omnibus Law untuk menyatukan beberapa undang-undang terkait agar bisa bersinergi.
Dia menyebut UU Sistem Kependudukan dan Keluarga Nasional tersebut sudah diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI dan masuk ke dalam program legislasi nasional. Hasto mengatakan UU itu bisa menjadi referensi sebagai pengganti atau melengkapi UU Ketahanan Keluarga yang dibuat oleh inisiatif anggota DPR.
"Di undang-undang itu kita akan fokus pada siklus hidup. BKKBN harus mampu mendampingi pada persiapan nikah, kemudian pasangan usia subur, kemudian hamil, setelah hamil kelahiran, kemudian mengatur jarak kelahiran, Bina Keluarga Remaja bagaimana mendampingi remaja, dan Bina Keluarga Lansia mendampingi orang-orang yang tua. Bagaimana keluarga kita pandang sebagai dalam satu siklus hidup dan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang sangat strategis untuk mensukseskan program," kata Hasto.
Dalam UU Sistem Kependudukan dan Keluarga Nasional tersebut juga berisikan acuan pembangunan kependudukan di seluruh Indonesia. Dengan begitu diharapkan setiap kepala daerah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten-kota tidak menentukan kebijakan kependudukan sendiri-sendiri, melainkan mengacu pada rancangan besar pemerintah pusat.
"Kependudukan itu harus ada grand design pembangunan kependudukan, harus ada sistem pembangunan kependudukan. Penduduk harus tumbuh tidak by luck tapi by design, dan tidak boleh ada Bupati Gubernur punya konsep sendiri-sendiri di dalam perkembangan kependudukan itu, sistemnya harus mengikuti nasional," kata Hasto.
Hasto menekankan RUU Sistem Kependudukan dan Keluarga Nasional tidak akan mengatur privasi di dalam keluarga ataupun hubungan pribadi suami istri sebagaimana RUU Ketahanan Keluarga yang banyak menuai kritik di masyarakat. Menurut dia setiap keluarga memiliki hak untuk menentukan kehidupannya masing-masing.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement