Lebih Pentingkan Infrastruktur Daripada HAM, Sikap Jokowi Dikecam Amnesty Internasional

Harianjogja.com, JAKARTA--Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai tak memprioritaskan persoalan hak asasi manusia (HAM).

LSM Amnesty Internasional Indonesia mengecam sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM ketimbang permasalahan Hak Asasi Manusia.

Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid, mengatakan kepentingan HAM seharusnya sudah menjadi hal yang selalu dipikirkan oleh siapa pun Presiden Indonesia, tidak perlu dijadikan pilihan prioritas.

"HAM itu adalah esensi kita bernegara. HAM itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh presiden apakah perlu atau tidak diagendakan. Siapa pun presidennya," kata Usman saat dihubungi Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Senin (17/2/2020).

Usman juga mengungkit janji-janji kampanye Jokowi saat Pilpres yang mengaku ingin menyelesaikan permasalahan HAM baik masa lalu atau pun sekarang.

"Komitmen terhadap HAM bukan hanya disampaikan dalam kampanye mereka yang pernah menjadi para kandidat pemilihan umum, yang memang penting karena hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana komitmen itu diwujudkan dalam langkah-langkah yang nyata," tegasnya.

Menurut Usman, di era pemerintahan Jokowi ini ada beberapa catatan kemunduran terkait masalah HAM, diantaranya: berlanjutnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan; pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang dalam aturan mapun praktik.

"Diskriminasi berbasis gender yang mangakar serta pelanggaran hak-hak perempuan; kegagalan dalam menjamin keadilan, penemuan kebenaran, dan pemulihan untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu; pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua; serta berlanjutnya penjatuhan dan penerapan yang kejam seperti hukuman mati," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan BBC -jaringan Suara.com- di Yogyakarta, Jokowi mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya.

Jokowi beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.

"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?. Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi, Selasa (12/2/2020).

Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com