Advertisement
Mantan Jaksa Agung Gayus Lumbuun Beberkan Cara Pencabutan Kewarganegaraan Eks WNI ISIS

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Begawan hukum Prof Gayus Lumbuun yang juga mantan hakim agung meminta pemerintah tetap melakukan tindakan hukum sesuai prosedur hukum terhadap WNI yang ikut ISIS dan kini terkatung-katung di Suriah.
"Keputusan Ratas Presiden Jokowi untuk menolak kembalinya 600 an orang eks ISIS sudah sangat tepat. Hal itu merupakan kewenangan Pemerintah untuk mencegah eks ISIS masuk ke wilayah RI. Termasuk pencegahan masuknya eks ISIS melalui berbagai negara sebagai pintu masuk wilayah RI demi terjaminnya keamanan negara dan rasa aman untuk seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 250 jutaan," kata Gayus saat berbincang dengan detikcom, Minggu (16/2/2020).
Advertisement
Meski keputusan pemerintah sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya harus sesuai prosedur hukum. Di mana pengaturan permasalahan terkait diatur dalam UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan, UU No.6/2011 tentang UU Keimigrasian, UU No.39/1999 tentang HAM, Konvensi Internasional 1933 dan Perpres No.2/2007. Dalam regulasi di atas, diatur tentang tata cara memperoleh, kehilangan, penghapusan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang disebabkan adanya pelanggaran berbagai UU dan peraturan.
"Keputusan hukum atas hal-hal tersebut adalah wilayah pengadilan melalui pemeriksaan dalam proses persidangan yang independen dan merdeka untuk memberikan keadilan yang seutuhnya," papar dosen Kajian Terorisme Universitas Indonesia itu.
Gayus mengingatkan bahwa Kewarganegaraan merupakan hak yang dimiliki setiap orang. Hak ini bersifat materil atau keadaan yang sejatinya yang tidak bisa dipisahkan degan Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara paspor adalah fakta yag bersifat formil dalam lingkup administrasi.
"Penghapusan kewarganegaraan harus mempertimbangkan semua aspek formil, materiel dan keadilan yang hanya bisa memberikan keadilan secara utuh dan itu merupakan proses hukum di pengadilan," cetus Gayus.
Menurut Gayus, pengertian penegakan hukum dalam pengertian proses hukum tetap memperhatikan due proces of law. Yaitu proses hukum berdasar pengertian due yang diartikan dengan 'hak' yang dimiliki oleh semua pihak, dan bukan satu pihak saja untuk mendapatkan keadilan yang seutuhnya. Di mana keputusan pemerintah adalah bentuk beschikking dan bersifat perbuatan atau kegiatan pemerintah yang disebut rechsdhandelingen. Sementara Proses hukum untuk memberikan keadilan bagi semua pihak adalah Pengadilan.
"Jalur proses hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap pelanggaran hukum, terutama yang berat dan mengaitkan orang banyak yang menjadi korban atau berpotensi menjadi bencana. Proses hukum yang berkeadilan bukan melalui proses bukum menggunakan mekanisme keputusan/penetapan beschikking yaitu keputusan sepihak dari Pemerintah tetapi dengan proses hukum dengan yang diatur mekanisme regeling melalui Pemeriksaan di Pengadilan untuk memberikan Putusan (bukan Keputusan) yang berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan," pungkas Gayus.
Bagaimana teknisnya? Jaksa Agung harus mendakwa para eks WNI yang ikut ISIS secara in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Jaksa Agung dalam dakwaannya harus bisa menguraikan kesalahan-kesalahan eks WNI itu dan menyiapkan tuntutan. Termasuk tuntutan penolakan kembali ke WNI dan mencabut kewarganegaraan eks WNI itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Detik.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement