Advertisement
Pejabat Eselon Banyak Tidak Lolos Seleksi karena Terpapar Radikalisme, Ini Kata BKN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku turut menyeleksi pejabat eselon 1 dn 2 yang disebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo banyak yang tidak lolos karena terpapar radikalisme.
Tjahjo Kumolo menyebut banyak pegawai negeri sipil (PNS) gagal dalam seleksi menjadi pejabat eselon 1 dan 2 karena terpapar radikalisme. Menanggapi hal itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) turut memberikan komentar.
Advertisement
Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan badan itu beberapa kali dilibatkan dalam proses seleksi eselon 1 dan 2 di instansi.
BKN kerap menjadi tim assessment center atau tim panitia seleksi pejabat eselon 1 dan 2. Kendati demikian rekomendasi, izin dan lainnya dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Tidak selalu melibatkan BKN [dalam proses seleksi], kecuali kalau menggunakan assessment center BKN atau tim pansel yang diambil dari BKN. Rekomendasi, izin dan lain-lain diberikan oleh KASN,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (10/2/2020).
BKN tak dapat memastikan adanya pejabat eselon yang tidak lolos kenaikan jabatan lantaran terpapar radikalisme. Menurutnya, jika memang ada, kemungkinan data tersebut dimiliki oleh Kementerian PAN-RB.
Dia menyebut, BKN hanya menilai kompetensi manajerial jika dilibatkan dalam assessment center. BKN tidak bertugas melihat apakah seseorang terpapar paham radikal atau tidak.
“Kalau kita dilibatkan dalam assessment center, hanya untuk menilai kompetensi manajerialnya, tidak melihat apakah dia terpapar radikalisme atau tidak,” jelasnya.
Pun begitu dirinya meyakini sejauh ini belum ditemukan adanya sistem yang dapat mendeteksi seseorang terpapar paham tertentu. Kemungkinan diketahui dari perilaku dan rekam jejak. “Belum ada alat tesnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyatakan sejumlah pegawai negeri sipil gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2 karena terpapar radikalisme. "Banyak, saya kira banyak," kata Menteri di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020).
Tjahjo memastikan pejabat eselon 1 dan 2 harus bersih dari paparan radikalisme, narkoba, dan korupsi. Pejabat eselon 1 dan 2 harus memahami masalah gratifikasi dan PPATK.
Karena itu para PNS diminta berhati-hati terkait radikalisme dan terorisme. Jangan sampai, seseorang sudah ingin menjadi pejabat eselon dan didukung, namun tersandung masalah itu. "Bagaimana mau menjabat eselon 1 dan 2, tapi pola fikirnya sudah mengarah ke sana," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Boston Celtics Kalahkan Cleveland Cavaliers di Semifinal NBA Wilayah Timur
- Penerbangan Carter Umrah Masih Dimungkinkan Dibuka di Bandara Adi Soemarmo Solo
- Pemkot Solo Gelar Nobar Timnas vs Guinea, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jensud
- Dico dan Raffi Ahmad Foto Bareng Munculkan Spekulasi, Ini Respons Golkar Jateng
Berita Pilihan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
- Gelombang Panas Melanda Asia, Ini Dampaknya di Indonesia Menurut BMKG
Advertisement
Masuk Awal Kemarau, BPBD DIY Pastikan DIY Tidak Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Kecam Serangan Militer Israel ke Rafah
- Waspada! Marak Penipuan dengan Modus Mengirimkan Email Palsu
- Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Mataram dan Bali, Warga Berhamburan
- Gunung Ibu Halmahera Erupsi, Lontarkan Abu Ketinggian 2 Kilometer
- Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI Perjuangan, Begini Respons Jokowi
- Wacana Prabowo-Gibran Tambah Kementerian, Pakar: Harus Ubah Regulasi
- Desak Israel Berhenti Menyerang Rafah, China: Itu Kejahatan Kemanusian
Advertisement
Advertisement