Haedar Nashir: Pendidikan Bukan Alat Kekuasaan atau Ladang Uang
Haedar Nashir menegaskan pendidikan bukan alat kekuasaan atau ekonomi. Ia dorong reorientasi kebijakan demi masa depan bangsa.
Banyak PNS Gagal Seleksi Eselon 1 dan 2 karena Diduga Terpapar Radikalisme
Menpan RB Tjahjo Kumolo berbicara pada seminar bertajuk \"Best Practices Kepemerintahan yang Baik\" di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2/2020) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2020./Antara
Harianjogja.com, BATAM - Radikalisme menjadi salah satu masalah penataan aparatur pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2 karena terpapar radikalisme.
"Banyak, saya kira banyak," kata Menteri di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020).
Tjahjo memastikan pejabat eselon 1 dan 2 harus bersih dari paparan radikalisme, narkoba, dan korupsi. Pejabat eselon 1 dan 2 harus memahami masalah gratifikasi dan PPATK.
Karenanya, seluruh ASN diminta berhati-hati terkait radikalisme dan terorisme. Jangan sampai, seseorang sudah ingin menjadi pejabat eselon dan didukung, namun tersandung masalah itu.
"Bagaimana mau menjabat eselon 1 dan 2, tapi pola pikirnya sudah mengarah ke sana," kata Tjahjo.
Dalam sambutannya pada penyerahan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Menteri Tjahjo mengatakan ancaman terbesar, antara lain radikalisme dan terorisme, narkoba dan korupsi.
BACA JUGA
"Tantangan bangsa radikalisme dan terorisme. Ini prinsip," ujarnya.
ASN diingatkan untuk menjauhi korupsi, narkoba dan gratifikasi, karena ancamannya langsung dipecat.
Menteri Tjahjo juga mengingatkan seluruh ASN berhati-hati menggunakan media sosial, agar tidak tersandung masalah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Nina Atmasari
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
