Advertisement
Warga 2 Desa Korban Letusan Merapi 1961 Belum Terima Ganti Rugi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Masalah ganti rugi eks dua desa yakni Desa Kali Gesik dan Desa Ngori di Lereng Merapi mencuat. Proses ganti rugi kepemilikan lahan bagi warga di eks dua desa terdampak letusan Merapi tahun 1961 itu, hingga kini belum diberikan.
Pada tahun 1961 terjadi letusan Gunung Merapi sangat besar yang menyebabkan 4 desa di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, tidak bisa dihuni lagi. 4 desa itu lalu dikosongkan, yakni Desa Brubuhan, Ngimbal, Kali Gesik dan Ngori. Warga yang semula menghuni kawasan itu, kemudian transmigrasi ke Lampung.
Advertisement
Persoalan kemudian terjadi. Para ahli waris eks penghuni 2 dari 4 desa itu, yakni Desa Kali Gesik dan Desa Ngori, mempertanyakan kepada pemerintah perihal janji ganti rugi lahan yang ditinggalkan para orang tua mereka itu.
"Sampai saat ini belum ada titik temu, siapa yang akan mengganti rugi dan besaran berapa, ini menjadi permintaan masyarakat. Ada yang melaporkan kepada Ombudsman bahwa sampai hari ini belum ada ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah," papar Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, Kamis, (23/1/2020).
Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, hari ini datang langsung ke Magelang untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah tersebut. Menurutnya, akan dibentuk tim pengawasan untuk mengendalikan tidak boleh ada proses jual beli lahan lagi.
"Ada hasil yang cukup signifikan yaitu dengan dibentuknya tim pengawasan dan tim pengawasan ini untuk memastikan bahwa tidak boleh lagi ada jual beli di atas lahan eks dua desa dari empat desa yang sudah ditetapkan oleh provinsi sebelumnya sebagai kawasan yang terlarang di dalam daerah bencana," kata Ninik.
Hasil kedua dari pertemuan tersebut, kata Ninik, masyarakat tetap boleh memanfaatkan lahan yang dimaksud, di dalam fungsi pengawasan itu.
"Salah satu yang juga penting adalah melakukan pendataan ulang jumlah warga dan objek-objek yang ada disitu termasuk beberapa lahan yang sudah pindah tangan dari pemilik sebelumnya," tuturnya.
Ninik juga berharap Pemprov Jateng membentuk tim terpadu dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait lainnya agar diketahui luasan kawasan yang terdampak. Selain itu, bisa mengetahui siapa yang memiliki penguasaan terhadap lahan tersebut setelah dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana dan tidak boleh dihuni lagi.
"Ini memang tugas pemerintah pusat untuk menetapkan, kemudian nanti bagaimana bentuk kompensasi atau ganti rugi bagi orang-orang yang memang masih belum mendapatkan dari proses jual beli dan lain sebagainya tadi, tapi kita nunggu hasil dari Pemkab yang melakukan pendataan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Detik.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement