Advertisement
Menteri Agama Tampik Anggapan Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikasi Halal
Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi - Kemenag.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama menampik anggapan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal menghapus kewajiban sertifikasi halal.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pada prinsipnya keberadaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Dalam hal ini, dia menilai keberadaan kewajiban sertifikasi halal juga harus transparan dan tidak menghambat percepatan yang ada.
Advertisement
“Oh enggak, enggak. Bukan istilah dihapus, bagaimana membuat mempercepat, membuat efisien. Karena yang lalu kan, Bapak Presiden begini, enggak mau lagi hal-hal yang menjadi berlambat-lambat. Semuanya dalam proses. Enggak ada dalam proses. Harus ada kepastian,” kata Menag di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2020).
Intinya, dia menekankan proses sertifikasi halal harus cepat sehingga menciptakan kepastian berusaha di Indonesia. Sejauh ini, dia menilai revisi pasal-pasal terkait masih terus dibahas sehingga belum ada kepastian terkait hal tersebut.
BACA JUGA
“Nanti setelah dirumuskan semua lengkap baru bisa disajikan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.
Berdasarkan draf yang diperoleh Bisnis.com pada Selasa (21/01/2020), tercantum dalam Pasal 552 bahwa empat pasal dalam Undang-undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 akan dihapuskan bersama puluhan pasal dalam UU lainnya.
Adapun Pasal 4 mengatur kewajiban sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang masuk dan beredar di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Evakuasi KRL Bekasi Timur Masih Berlangsung, KAI Batasi Perjalanan
Gelombang Protes Internal, Karyawan Google Tolak AI untuk Militer AS
Kecelakaan KA Bekasi Timur, Pemprov Jabar Tanggung Biaya Korban
KPPU Selidiki Dugaan Monopoli TikTok Shop, Ini Duduk Perkaranya
Advertisement
Susi Pudjiastuti Jadi Komut Bank BJB, Ini Susunan Direksi Baru
Update Daftar 15 Nama Korban MD Kecelakaan KA di Bekasi Timur
Rp4 Triliun Disiapkan, Pemerintah Perbaiki 1.800 Perlintasan KA
Perusahaan Diminta Tanggung Uang Saku Magang Nasional 20-30 Persen
Ketegangan Selat Hormuz Memanas, Arab Saudi Minta Dunia Waspada
Advertisement
10 Korban Kecelakaan KRL Bekasi Timur Teridentifikasi, Ini Daftarnya
Terungkap! Ada Oknum Klaim Bisa Atur Kasus Bea Cukai, KPK Buka Suara
CITO Modern Laboratory Resmi Diluncurkan, Layanan Makin Cepat
KA Telat Berjam-jam, Penumpang Tunggu Kepastian di Stasiun
Tiket KA Terdampak Kecelakaan Bekasi Timur Diganti Penuh
Advertisement
Seskab: Taksi Green SM Dievaluasi, Flyover Disiapkan
Berita Pilihan
- Kecelakaan KA Bekasi Timur, Pemprov Jabar Tanggung Biaya Korban
- Seskab: Taksi Green SM Dievaluasi, Flyover Disiapkan
- Kereta Tak Bisa Berhenti Mendadak Pelajaran Mahal dari Tragedi Bekas
- RS Polri Buka Posko, Proses Identifikasi 14 Jenazah Tabrakan Kereta
- Simak Prosedur dan Batas Waktu Klaim Santunan Kecelakaan Kereta
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- UGM Gelar CITIEA 2026, Sinergi Vokasi RI-Tiongkok
- DPRD DIY Ajak Warga Ponjong Disiplin Kelola Sampah dari Rumah
- Update Daftar 15 Nama Korban MD Kecelakaan KA di Bekasi Timur
- GoSend Perkuat Standar Keamanan dengan Hadirkan Kode Terima Paket
- Prediksi Arema vs Persebaya: Agresif vs Pragmatis
- Bedah Buku Parenting di Bantul, Dorong Literasi dan Pola Asuh Anak
- Kartini Ride Surakarta: Touring Yamaha Classy Tiga Generasi
Advertisement
Advertisement
