Ini Tiga Alasan Pemerintah Bangun Megaproyek Tol Jogja-Solo

Ilustrasi jalan tol. - JIBI/Nicolous Irawan
22 Januari 2020 08:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, SEMARANG– Proyek pembangunan Tol Solo-Jogja kini telah memasuki tahap persiapan pengadaan lahan.

Dalam Pengumuman No.590/0001282 yang ditandatangani pejabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie tanggal 17 Januari 2019 lalu, proyek jalan tol tersebut membutuhkan lahan seluas 472.155 hektare.

Pengadaan ratusan ribu hektare lahan tersebut rencananya akan berdampak di tiga kabupaten yakni Kabupaten Karanganyar, Boyolali, dan Klaten. Untuk kabupaten Karanganyar, daerah yang akan terdampak proyek tol mencakup satu kecamatan dan satu desa. Sedangkan Kabupaten Boyolali, pembangunan jalan tol itu berpotensi mengurangi lahan di dua kecamatan yakni Banyudono dan Sawit yang mencakup sembilan desa.

Khusus wilayah Klaten, kebutuhan lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Tol Solo - Yogya lebih luas lagi. Pasalnya di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu proyek tol bakal melewati lahan di delapan kecamatan termasuk 34 desa atau kelurahan.

Pemprov Jateng seperti dikutip dari pengumuman tersebut Selasa (21/1/2020) menjelaskan rencana pengadaan tanah diperkirakan akan berlangsung dari tahun 2020-2021. Sementara itu untuk pembangunan jalan tol, pembangunannya bakal dimulai begitu pembebasan lahan selesai dan diperkirakan selesai pada 2025.

Adapun tahap pengadaan tanah dibagi dalam dua fase yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan mencakup aktivitas pemberitahuan rencana pembagunan, pendataan awal, konsultasi publik, penetapan lokasi, dan pengumuman penetapan lokasi.

Sedangkan tahap pelaksanaan terkait dengan aktivitas inventarisasi & identifikasi, pengumuman peta bidang tanah dan normatif, penetapan nilai, musyawarah, pemberian ganti rugi hingga pelepasan obyek pengadaan tanah.

Pemerintah menambahkan bahwa rencana pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya ini didasarkan pertimbangan tiga aspek. Pertama, untuk meningkatkan aksebilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antara Provinsi Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kedua, sebagai pengurai kemacetan dan alternatif pengguna jalan di wilayah Solo dan DIY. Ketiga, meningkatkan aksebilitas daerah untuk mendorong minat swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pengadaan tanah bagi Tol Solo - Yogya akan dilaksanakan tahap persiapan pengadaan tanah," ujar Herru dalam pengumuman itu.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan bahwa pembangunan Jalan Tol Solo –Yogya tetap memperhatikan dampak di daerah yang bakal dilewati. Apalagi sebelumnya pemerintah juga telah melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Kami sudah melakukan studi Amdal. Tol [juga] tidak akan mematikan sumber-sumber air,” kata Hanung saat dikonfirmasi Selasa (21/1/2020).

Kendati demikian, Hanung menyebut bahwa terbitnya pengumunan dari Pemprov Jateng terkait persiapan pengadaan lahan memberikan kepastian pelaksanaan pembangunan. Selain kegiatan bisa tepat waktu, rencana itu juga memberikan kepastian kepada para investor untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal dan desain yang disiapkan.

“Jadi sesuai surat di atas pelaksanaan pembagunan bisa dilakukan [2021] dan tidak perlu menunggu semua bebas untuk memulai pembangunannya,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengungkapkan Tol Solo - Yogya merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan ikut mendorong konektivitas di kawasan Jateng dan sekitarnya.

"Proyek-proyek tersebut ini sebagai stimulan saja, mendorong supaya daya saing Jateng meningkat," kata Prasetyo kepada Bisnis belum lama ini.

Menilik Peraturan Presiden (Perpres) No.79/2019 terkait percepatan pembangunan di sejumlah kawasan di Jawa Tengah. Estimasi investasi yang dibutuhkan untuk ruas tol tersebut mencapai Rp26,4 triliun. Mekanisme pembiayaannya akan menggunakan skema di luar APBN yakni kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Adapun ekonom Indef Enny Sri Hartati melihat bahwa kosep pembangunan yang dilakukan pemerintah harus memperlihatkan potensi dan pengembangan wilayah. Menurutnya, kawasan yang akan dilalui pembangunan Tol Solo – Yogya merupakan sentra pangan dan merupakan penghasilan padi yang produktif.

“Sedangkan kalau dilihat secara ekonomi, Jateng harus melihat banyak aspek termasuk memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki produktivitas cukup tinggi,” ungkapnya.

Dengan tantangan tersebut, Enny menyebut, kawasan yang prospektif untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat ekonomi adalah daerah yang dari berbagai aspek cukup prospektif. Wilayah pantai utara misalnya, kawasan pantura memiliki konektivitas yang cukup komplit misalnya tol, pelabuhan, hingga bandar udara atau bandara sehingga cocok dikembangkan sebagai wilayah industri.

“Intinya pusat pangan difokuskan untuk pusat pangan, Boyolali dan Klaten produktivitas pangannya cukup tinggi. Sedangkan daerah pesisir memang perlu didorong sebagai kawasan industri karena memiliki potensi ekonomi tinggi,” tukasnya.

Sumber : Bisnis.com