Advertisement
Kapal Pencuri Ikan di Natuna Terekam Video, Pengawasan Laut Indonesia Dinilai Lemah
Personel Lantamal IX Ambon memantau proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4). - Antara/Izaac Mulyawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengawasan laut di Indonesia dinilai kembali melemah dengan kabar pencurian ikan oleh puluhan kapal asing beberapa waktu lalu di perairan Natuna.
Kabar pencurian ikan tersebut viral di Youtube melalui sebuah video yang diunggah Dedek Ardiansyah. Hal ini juga sempat disorot Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam akun Twitter pribadinya yang berharap agar pencurian tersebut segera diatasi.
Advertisement
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Moh Abdi Suhufan menyayangkan pembiaran yang dilakukan oleh otoritas terkait di Indonesia.
“Tidak ada upaya nyata dari KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan] atau AL [Angkatan Laut] untuk melakukan intercept terhadap masuknya kapal ikan asing tersebut,” ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Bisnis, Sabtu (28/12/2019).
BACA JUGA
Menurut Abdi dengan kembalinya kapal pencuri ikan di perairan Indonesia, juga mengindikasikan transformasi sistem pengawasan dari Satgas 115 ke Bakamla dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) belum berjalan baik. Dia menduga kemungkinan besar, ketidakhadiran kapal pengawas disebabkan habisnya biaya operasi yang memang sangat terbatas.
Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin mengatakan bahwa alasan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tengah melakukan operasi senyap atas aksi tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
“Pencurian ikan terjadi di depan mata, bukan sembunyi-sembunyi seperti penyelundupan narkoba sehingga kehadiran aparat sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan penegakan hukum,” tegasnya.
Arifuddin berpendapat bahwa presiden perlu memerintahkan panglima TNI untuk melakukan patroli di perairan Natuna. Dia menilai aktivitas pencurian ikan yang sangat dekat dengan daerah tangkapan nelayan tradisional sudah mengkhawatirkan.
Kata Arifuddin pemerintah harus melindungi nelayan dan menegakkan hukum di laut Indonesia dari aksi pencurian ikan. “Ini juga terkait dengan wibawa pemerintah Indonesia dimata internasional yang mempunyai hak kedaulatan penuh atas laut teritorial,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pajak dan BBM Meroket, Krisis Ekonomi Lebanon Ramadan 2026 Mencekik
- Istri AKBP Didik, Miranti Afriana Positif Narkoba
- Eks Kapolres Bima Kota Dipecat usai Terbukti Terlibat Kasus Narkoba
- Gas Tertawa Meledak, Lima Remaja Tewas dalam Kebakaran Apartemen
- Arab Saudi dan Iran Awali Ramadan 1447 H di Hari yang Berbeda
Advertisement
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- 197 Sekolah di Gunungkidul Direvitalisasi, Fokus Sarana Belajar
- TIP TAP TOE Hadirkan Paket Bukber Ramadan dengan Konsep Glow Festive
- Dana Desa Kulonprogo Turun Tajam, Program Kalurahan Terancam
- PT Garuda Mitra Sejati Perkuat Kolaborasi Media pada 2026
- Dishub DIY Usulkan Bus Sekolah untuk Wilayah Pinggiran
- Ini Waktu Magrib dan Buka Puasa di Jogja, Kamis 19 Februari 2026
- Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Nunukan, Pilot Tewas
Advertisement
Advertisement








