Advertisement
Menteri KKP Sebut Sudah Tangkap 4 Kapal
Ilustrasi kapal penumpang. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, MAKASSAR - Baru sekitar sebulan menjabat, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah menangkap empat kapal dari hasil pengawasan pengamanan potensi hasil laut di lapangan.
"Kami tetap akan melakukan pengawasan, penjagaan laut. Kalau mereka mau ditenggelamkan, saya tenggelamkan. Kalau menyerah, ya, kami serahkan ke pengadilan itu prosesnya," kata Edhy di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Takalar dan Makassar, Senin (2/12/2019).
Advertisement
Belum lama ini, kata Edhy, sudah menangkap kapal di Selat Malaka, jauh sebelumnya sudah menangkap empat kapal di Bitung, Sulawesi Utara yang di antaranya satu kapal induk dan dua anak kapal yang isinya ikan tuna.
Menurut dia, hasil tangkapan itu kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Setelah proses hukum selesai, kapal itu tidak menjadi aset Kementerian KKP, tetapi menjadi aset negara melalui Kementerian Keuangan.
Namun, dari arahan dari Menkomaritim aset itu nantinya akan diserahkan pada pihak yang layak untuk mengoperasikannya di lapangan.
"Apakah itu nanti diserahkan kepada masyarakat, nanti dilihat mampu tidak mengoperasikan yang GT-nya lebih besar dari yang digunakan," kata Edhy.
Selama kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Sulsel diawali dengan kunjungan ke lokasi pembibitan udang yang merupakan milik pengusaha di Dusun Jalange, Kelurahan Mallawa, Kabupaten Barru, Sulsel, Minggu (1/12/2019).
Selanjutnya, melakukan kunjungan ke Desa Nelayan di Pelabuhan Untia, Makassar sekaligus berdialog dengan para nelayan terkait dengan kendala yang dihadapi di lapangan.
Kunjungan terakhir di lokasi pembibitan udang dan pengembangan kultur jaringan di Balai Budidaya Perikanan Air Payau di Kabupaten Takalar, Sulsel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
