Advertisement
Mahfud MD Akui Banyak UU Hasil Pesanan, PKS: Pemerintah Tersandera
Mardani Ali Sera. - Suara.com/Ria Rizki
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah mengakui banyak undang-undang hasil pesanan dari pihak tertentu.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengomentari ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut masih ada undang-undang (UU) hasil pesanan. Mardani menilai alangkah baiknya kalau Mahfud menjelaskan secada rinci dengan apa yang diucapkannya.
Advertisement
"Akan sangat baik kalau diperjelas apa bentuknya seperti apa," kata politikus PKS itu saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).
Lagi pula, kata Mardani, apabila banyak UU pesanan malah akan menyandera pihak DPR RI selaku pembuat undang-undang. Pasalnya, kalau banyak UU hasil pesanan, pembuatan UU akan menjadi lambat karena harus mengikuti sesuai dengan peminta UU.
BACA JUGA
"Ya tentu kalau saya pribadi UU ini (ialah) yang menentukan kecepatan gerak Indonesia. Kalau terlalu banyak titipan justru kita tersandera," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah terkait dengan penyusunan undang-undang. Bukan hanya undang-undang yang ia singgung, bahkan hingga peraturan daerah pun disebut Mahfud bisa diperjualbelikan.
"Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada. Undang-undang yang dibuat karena pesanan, Perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," kata Mahfud saat berpidato dalam acara Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (19/12/2019) kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gencatan Senjata AS-Iran, Trump Siap Serang Lagi Jika Gagal
AS-Iran Sepakat Gencatan Senjata, Israel Pasang Syarat
Meta dan Google Dikejar Tenggat Lengkapi Dokumen PP Tunas
Gencatan Senjata Baru Disepakati, Muncul Ledakan di Kilang Minyak Iran
Advertisement
Puluhan Juta Peserta JKN Tercatat Nonaktif, Ini Dampaknya
Avtur Mahal, Prabowo Umumkan Biaya Haji Turun Rp2 Juta
BGN Sebut Motor Disiapkan Tembus Desa Sulit Demi Program MBG
Di Tengah Krisis Energi Dunia, Prabowo Sebut Indonesia Masih Aman
Prabowo Beri Arahan ke Ratusan Pejabat, Soroti Ancaman Global
Advertisement
Kasus Campak Naik, Nakes di Daerah Rawan Diprioritaskan Vaksin
Avtur Mahal, Biaya Haji Berpotensi Naik
Koalisi 30 Negara Bahas Pembukaan Serat Hormuz di Tengah Konflik
Prabowo Kumpulkan Menteri dan Dirut BUMN Rapat Strategis
JK Laporkan Rismon ke Bareskrim, Dugaan Pencemaran Nama Baik
Advertisement
Facebook Masih Jadi Kanal Utama Peredaran Produk Ilegal
Berita Pilihan
Advertisement
Kasus Pengoplosan LPG Subsidi Jadi 12 Kg di Bantul Terbongkar
Advertisement
Greenhouse Melon Ketitang Jadi Daya Tarik Baru Wisata di Klaten
Advertisement
Berita Populer
- Belanja Pegawai di Bawah 30 Persen, Sleman Pastikan Aman dari PHK
- Menkeu Tegaskan Kebijakan BBM Subsidi Atas Arahan Presiden
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Berangkat dari Stasiun Palur, 8 April
- Hasil Real Madrid vs Bayern Skor 1-2, Harry Kane Bungkam Bernabeu
- DPRD Kulonprogo Dorong Audit Total PT SAK oleh BPKP
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Rabu 8 April 2026 Naik dari Tugu
- Ketua KPK Belum Terima Panggilan Dewas soal Kasus Haji
Advertisement
Advertisement
