Advertisement
Pemberantasan Korupsi Terancam, Bung Hatta Anti-Corruption Award 2019 Ditiadakan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Organisasi independen penyelenggara Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) meniadakan pemberian penghargaan terhadap figur antikorupsi pada tahun ini.
Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan-BHACA Shanti Poesposoetjipto mengatakan dewan juri sepakat pada tahun ini tidak mengeluarkan nama pemenang penghargaan BHACA. Dewan Pengurus juga menghormati hal itu. "Oleh sebab itu, secara resmi kami menyatakan tidak menganugerahkan penghargaan BHACA di tahun 2019 ini," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (12/12/2019).
Advertisement
Namun, dia tak memaparkan secara terperinci di balik alasan peniadaan penghargaan tersebut pada tahun ini. Dia hanya mengatakan akan melakukan evaluasi guna melihat segala sesuatunya lebih jernih dan tidak terbawa suasana politik.
"Pemberian penghargaan anti-korupsi sifatnya mengandung unsur tanggung jawab yang besar di mana BHACA perlu mempertahankan independensi dan terlepas dari tendensi personal ataupun kepentingan lembaga tertentu," paparnya.
Bung Hatta Anti-Corruption Award diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak 2003. Penghargaan ini merupakan ajang penganugerahan bagi insan Indonesia yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap, dan berperan aktif memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi.
Salah satu penerima penghargaan ini adalah Joko Widodo (Jokowi) pada 2010 saat menjabat Wali Kota Solo. Indonesia Corruption Watch (ICW) belakangan mengusulkan penghargaan terhadap Jokowi dicabut karena pemberantasan korupsi menghadapi banyak ancaman justru saat dia menjabat Presiden Indonesia.
Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa kondisi pemberantasan korupsi tahun ini cukup mencemaskan menyusul direvisinya UU KPK.
"Banyak peristiwa-peristiwa yang mengancam pemberantasan korupsi, kebijakan-kebijakan dan ketidakberpihakan dari pihak-pihak tertentu untuk pemberantasan korupsi," katanya.
Dia mengatakan beberapa pihak mempunyai pendapat yang sama terkait hal tersebut sehingga KPK menghargai ditiadakannya penganugerahan figur antikorupsi tahun ini. Febri juga mengatakan pemberantasan korupsi tak lepas dari komitmen yang kuat dari pucuk pimpinan politik serta konsistensi dalam pemberantasan korupsi.
Pembenahan sistem dan penegakan aturan di internal juga menurutnya menjadi hal yang sangat penting. "Agar pemberantasan korupsi itu tidak hanya terjebak pada jargon-jargon politik saja. Ini yang dilihat oleh teman-teman di luar, jadi kami menghargai itu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

Nelayan Sadeng Gunungkidul Impor Es untuk Pembekuan Ikan dari Pacitan Jawa Timur
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement