Advertisement
Peneliti LIPI Sebut Gibran dan Bobby Maju Pilkada Tak Elok, Semoga Jokowi Sadar
Gibran Rakabuming Raka saat mendatangi Kantor DPC PDIP Solo, Senin (23/9/2019). - Solopos/Nicolous Irawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris ikut menanggapi tentang anak dan menantu Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution yang maju dalam Pilkada 2020.
Menurutnya, sah saja jika Gibran dan Bobby mau ikut dalam pemilihan kepala daerah karena itu hak setiap warga negara.
Advertisement
"Hak tiap warga negara untuk terjun ke politik, termasuk anak dan mantu presiden," tulis Syamsuddin dalam kicauan di akun Twitter @sy_haris yang diunggah pada Senin (9/12/2019).
Namun Syamsuddin merasa keputusan maju Pilkada oleh Gibran dan Bobby ini menjadi tidak pantas lantaran Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Sehingga wajar bila muncul banyak cibiran dan protes.
"Tapi tidak elok jika mereka maju sebagai calon walikota saat bapak/mertua masih menjabat presiden. Dibela seperti apapun, cibiran pasti muncul: dinasti, nepotisme, aji mumpung, dan lain-lain. Semoga Pak Jokowi menyadarinya," ujar Syamsuddin.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution yang masuk sebagai anggota partai dianggap sebagai upaya membangun dinasti politik. Menurut PDIP itu adalah hal yang biasa.
"Politik dinasti di wilayah dunia timur yang kayak gini biasa. Bahwa dinasti atau tidak dinasti kita ini di timur ada jarak dengan kekuasaan, itu biasa, bahwa Mas Gibran diuntungkan karena anak presiden wajar," kata Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto.
Gibran Rakabuming telah menjadi kader PDIP dan akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Wali Kota Solo ke DPD PDIP Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019). Sementara, Bobby Nasution telah mendaftarkan diri ke DPD PDIP Sumatera Utara untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Medan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
