Advertisement
Jokowi Ingin Terapkan Hukuman Mati, padahal Tak Ada Bukti Hukuman Mati Bisa Kurangi Kejahatan
Gedung Komnas HAM di Jakarta Pusat. - JIBI/Bisnis.com/Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pada hari antikorupsi internasional, Senin (9/12/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja diterapkan berdasarkan kasus tertentu. Namun, jika diterapkan, wacana tersebut menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan komisi menolak hukuman mati, termasuk untuk koruptor.
Advertisement
“Paling tinggi kaitannya bagaimana kita bisa membangun peradaban. Dari sisi pragmatis juga tidak ada bukti statistik bahwa hukuman mati mengurangi tingkat tindak pidana kejahatan luar biasa. Dan itu di seluruh dunia,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Ahmad menjelaskan beberapa kali Komnas HAM mengikuti konferensi internasional, kampanye yang selalu ada yaitu menolak hukuman mati. Data-data juga disampaikan mendukung sikap tersebut.
“Lebih dari itu, kita ajak semua pihak agar bisa membangun nilai peradaban yang lebih tinggi. Bukan kalau ada orang bersalah kita jadi balas dendam. Nyawa dibalas nyawa,” jelasnya.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 2 tertulis korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Penjelasan dari keadaan tertentu pada pasal tersebut yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata Gaza
Polsek Cilandak Selidiki Dugaan Rekayasa BAP oleh Oknum Polisi
Bahar bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Banser di Tangerang
Hari Kesembilan, 4 Korban Longsor Pasirlangu Kembali Ditemukan
Advertisement
Kasus Minyak Pertamina, Riza Chalid Masuk Daftar Buron Internasional
Cerita Friderica Widyasari saat Ditunjuk Pjs Ketua dan Waka DK OJK
Trump Buka Peluang Kesepakatan AS-Kuba di Tengah Krisis Kemanusiaan
396 Nakes Diterjunkan untuk Pemulihan Bencana Aceh
Prabowo Buka Rakornas Pusat dan Daerah 2026 di Sentul
Advertisement
Khamenei Peringatkan AS, Perang Bisa Meluas ke Kawasan
Pengawasan BPOM 2025 Sumbang Dampak Ekonomi Rp50,8 T
BPBD Serang Catat Banjir Bertahan di Empat Wilayah
Gelombang Serangan Udara Israel Kembali Guncang Gaza, 32 Warga Tewas
Belum Ada Kasus, Kemenkes Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia
Advertisement
Menlu Iran Kecam Keberadaan Militer AS di Dekat Perbatasannya
Berita Pilihan
Advertisement
Cek Kesehatan Gratis di DIY Menyasar Karyawan Perusahaan
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Udara Israel Tewaskan 31 Orang di Gaza Jelang Rafah Dibuka
- Harga Pertamax Turun Jadi Rp11.800 per Liter Mulai 1 Februari
- Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Minggu 1 Februari 2026, Tarif Rp8.000
- Putusan MK Perkuat KKI dan Kolegium, Kemenkes Beri Dukungan Penuh
- Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 1 Februari 2026, Tarif Rp8.000
- Persija Pinjamkan Rio Fahmi dan Hansamu Yama hingga Akhir Musim
- Madura United Ditahan PSBS Biak 0-0 di Pekan Ke-19 Super League
Advertisement
Advertisement
