Advertisement
Jokowi Ingin Terapkan Hukuman Mati, padahal Tak Ada Bukti Hukuman Mati Bisa Kurangi Kejahatan
Gedung Komnas HAM di Jakarta Pusat. - JIBI/Bisnis.com/Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pada hari antikorupsi internasional, Senin (9/12/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja diterapkan berdasarkan kasus tertentu. Namun, jika diterapkan, wacana tersebut menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan komisi menolak hukuman mati, termasuk untuk koruptor.
Advertisement
“Paling tinggi kaitannya bagaimana kita bisa membangun peradaban. Dari sisi pragmatis juga tidak ada bukti statistik bahwa hukuman mati mengurangi tingkat tindak pidana kejahatan luar biasa. Dan itu di seluruh dunia,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Ahmad menjelaskan beberapa kali Komnas HAM mengikuti konferensi internasional, kampanye yang selalu ada yaitu menolak hukuman mati. Data-data juga disampaikan mendukung sikap tersebut.
“Lebih dari itu, kita ajak semua pihak agar bisa membangun nilai peradaban yang lebih tinggi. Bukan kalau ada orang bersalah kita jadi balas dendam. Nyawa dibalas nyawa,” jelasnya.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 2 tertulis korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Penjelasan dari keadaan tertentu pada pasal tersebut yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hong Kong Tangkap 13 Orang Terkait Kebakaran Maut Wang Fuk Court
Luhut Ungkap Sejarah Hilirisasi dan Bandara IMIP Morowali
KPK Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Suap Proyek Jalur Kereta DJKA
BMKG: Jawa Barat Alami 108 Gempa Selama November 2025, Terbesar M3,8
Advertisement
BLU Kemenperin Bisa Terapkan Tarif Kuliah Rp0 untuk Mahasiswa Miskin
MBG Habiskan Rp900 Miliar Per Hari Mulai 2026
Kemenkop Kejar 20.000 Gerai Kopdes Operasi Januari 2026
Prabowo Janji Perbaiki Rumah Korban Banjir Bandang Padang Pariaman
Jual Anak di Bawah Umur, Pria Jakarta Ditangkap Polisi
Advertisement
Mendagri Respons Kasus Penjarahan Pascabencana Sibolga
Sumatera Luluh Lantak Akibat Banjir, Kementerian ESDM Evaluasi Tambang
Magang Nasional 2025 Libatkan 6.334 Penyelenggara, Pendaftar 221 Ribu
Kemenpar Siapkan Strategi Dorong Wisata Selama Libur Nataru 2025/2026
Basarnas Evakuasi 33.173 Korban Bencana di Sumatra
Advertisement
Prabowo Janji Negara Hadir Bantu Korban Banjir Sumatera
Berita Pilihan
Advertisement
1.600 Guru Paruh Waktu Bantul Menunggu Skema Insentif Baru
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Real Madrid Tertahan 1-1, Barcelona Tetap di Puncak
- Jadwal Terbaru Layanan SIM Keliling Bantul Desember 2025
- Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir di Sumatra, BNPB: 442 Meninggal
- Jadwal Terbaru SIM Keliling Sleman Desember 2025, Cek Lokasinya
- 120 Korban Tewas Banjir Bandang Agam, 74 Masih Hilang
- Update Harga Emas UBS-Galeri24 Hari Ini: Semua Ukuran Tetap Stabil
- Listyo Sigit Tegaskan Semua Unsur Bergerak Cepat Tangani Bencana Sumut
Advertisement
Advertisement
