Advertisement
Jokowi Ingin Terapkan Hukuman Mati, padahal Tak Ada Bukti Hukuman Mati Bisa Kurangi Kejahatan
Gedung Komnas HAM di Jakarta Pusat. - JIBI/Bisnis.com/Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pada hari antikorupsi internasional, Senin (9/12/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja diterapkan berdasarkan kasus tertentu. Namun, jika diterapkan, wacana tersebut menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan komisi menolak hukuman mati, termasuk untuk koruptor.
Advertisement
“Paling tinggi kaitannya bagaimana kita bisa membangun peradaban. Dari sisi pragmatis juga tidak ada bukti statistik bahwa hukuman mati mengurangi tingkat tindak pidana kejahatan luar biasa. Dan itu di seluruh dunia,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Ahmad menjelaskan beberapa kali Komnas HAM mengikuti konferensi internasional, kampanye yang selalu ada yaitu menolak hukuman mati. Data-data juga disampaikan mendukung sikap tersebut.
“Lebih dari itu, kita ajak semua pihak agar bisa membangun nilai peradaban yang lebih tinggi. Bukan kalau ada orang bersalah kita jadi balas dendam. Nyawa dibalas nyawa,” jelasnya.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 2 tertulis korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Penjelasan dari keadaan tertentu pada pasal tersebut yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kompol Kosmas Mengaku Tidak Tahu Lindas Ojol Affan Kurniawan
Penjarah di Rumah Sri Mulyani Ditangkap Polisi
Gegara Video Sindir Guru, Menteri Agama Minta Maaf
Embung Tremas Bakal Jadi Destinasi Ekowisata di Pacitan
Advertisement
Akan Ada Reformasi di Tubuh DPR, Ini Penjelasannya
Kasus Korupsi Penambangan Lahan Bulog Semarang, Kejari: Penyerobotan
Mentan Pastikan Tidak Impor Beras Sepanjang 2025
Diplomasi Singkat di Beijing, Prabowo Bertemu Xi Jin Ping dan Putin
MKD Surati Sekjen untuk Hentikan Gaji Anggota DPR Nonaktif
Advertisement
Telan Korban Jiwa, KPAI Sesalkan Keterlibatan Anak di Aksi Demonstrasi
Menteri Hukum Minta RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR RI
Pegawai dan Aset Terkait Haji di Kemenag Dialihkan ke Kementerian Baru
Ditembak di Peru, Zetro Leonardo Purba Dikenal Sosok Rendah Hati
Rumah Dijarah hingga Ludes, Astrid Kuya Ikhlas
Advertisement
Korupsi CSR BI dan OJK: KPK Periksa Mantan Anggota KPU
Berita Pilihan
- Kompol Kosmas Mengaku Tidak Tahu Lindas Ojol Affan Kurniawan
- Diplomasi Singkat di Beijing, Prabowo Bertemu Xi Jin Ping dan Putin
- Kesaksian Warga hingga Kronologi Penemuan Lima Jenazah di Indramayu
- Prabowo Minta Transparan, Live Streaming Sidang Etik Brimob Di-Mute dan Dihapus
- Kasus Penemuan 5 Jenazah dalam Satu Liang di Indramayu, Ini Kata Polisi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- La Nina Berpotensi Terjadi Lagi di Indonesia
- Wapres Gibran Sapa Ojol dan Bagi-bagi Sembako di Gondangdia
- PBB Soroti Demo di Indonesia, Ini kata Anis Matta
- Polisi Tangkap 6 Tersangka Penghasut Kerusuhan di Jakarta
- Penjelasan Polisi Terkait Penangkapan Admin Gejayan Memanggil
- Palu Diguncang Gempa Magnitudo 5,0 Rabu Pagi Ini
- Ini Peran Keenam Tersangka Penghasutan Aksi Demonstrasi
Advertisement
Advertisement
