Advertisement
Jokowi Ingin Terapkan Hukuman Mati, padahal Tak Ada Bukti Hukuman Mati Bisa Kurangi Kejahatan
Gedung Komnas HAM di Jakarta Pusat. - JIBI/Bisnis.com/Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pada hari antikorupsi internasional, Senin (9/12/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja diterapkan berdasarkan kasus tertentu. Namun, jika diterapkan, wacana tersebut menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan komisi menolak hukuman mati, termasuk untuk koruptor.
Advertisement
“Paling tinggi kaitannya bagaimana kita bisa membangun peradaban. Dari sisi pragmatis juga tidak ada bukti statistik bahwa hukuman mati mengurangi tingkat tindak pidana kejahatan luar biasa. Dan itu di seluruh dunia,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Ahmad menjelaskan beberapa kali Komnas HAM mengikuti konferensi internasional, kampanye yang selalu ada yaitu menolak hukuman mati. Data-data juga disampaikan mendukung sikap tersebut.
“Lebih dari itu, kita ajak semua pihak agar bisa membangun nilai peradaban yang lebih tinggi. Bukan kalau ada orang bersalah kita jadi balas dendam. Nyawa dibalas nyawa,” jelasnya.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 2 tertulis korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Penjelasan dari keadaan tertentu pada pasal tersebut yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun
Perangi Narkoba, Trump Ancam Serang Daratan Venezuela
Rutan Cipinang Gagalkan Penyusupan 785 Pil Inex
Target Pembangunan 43 Jembatan Gantung PU Selesai Akhir Tahun 2025
Advertisement
8 Poin Pertemuan Presiden Prabowo dengan Forbes
Gus Falah Sarankan Chairul Tanjung Minta Maaf ke PBNU
Prabowo Perintahkan TNI Kawal Kejaksaan Sita Lahan Sawit Ilegal
Cegah Keracunan, Prabowo Perketat SOP Pelaksanaan MBG
LBH GP Ansor Laporkan Xpose Uncensored Trans7 ke KPI
Advertisement
Samsung Umumkan Pemenang SFT 2025, Ini Daftarnya
Menkeu Purbaya: Danantara Bisa Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
KLH: Ada Kelalaian Pabrik Penyebab Cemaran Radioaktif C-137 di Cikande
Hasil Pertemuan Surya Paloh dengan Menhan Sjafrie, Dapat Vitamin
Advertisement
Puluhan Ribu Ton Bom Israel Belum Meledak, Ancam Keselamatan Warga
Berita Pilihan
- Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
- Wakil Kepala BGN Ingatkan Program MBG Jangan Berorientasi Bisnis
- Cuaca di Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hari Ini Hujan Ringan
- Pemerintah Bakal Bangun Enam Pusat Perawatan Pesawat Udara Terpadu
- 2.039 Kios Lakukan Kecurangan Penjualan Pupuk, Begini Respons Mentan
Advertisement
Joglo Ambruk di Sleman, Delapan Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Penyelundupan 10 Kilogram Sabu Digagalkan TNI AL di Tanjung Priok
- Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Program OktoBEST
- Apindo DIY Sebut Kenaikan Upah Hingga 50 Persen Tidak Realistis
- Sinergi dan Kolaborasi Menuju Harmoni di Usia ke-74
- Keselamatan Mobil Listrik Disorot, Setelah Tragedi Xiaomi SU7 Terbakar
- Harga Perak Hari Ini Capai Rp27.632/Gram
- Kata Haji Wright Setelah Dua Kali Jebol Gawang Australia
Advertisement
Advertisement
