Advertisement
Ini Pelanggaran yang Dilakukan dalam Penyelundupan Harley Davidson dan Sepeda Brompton
Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol memberikan keterangan pers di Kementerian BUMN Jakarta, Sabtu (7/12/2019). /ANTARA FOTO - Nova Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Skandal penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan dua buah sepeda Brompton diduga terjadi melibatkan Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Askhara. Mengetahui hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung memecat anak buahnya tersebut.
Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, Ari Askhara tidak menjalankan aturan Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan tidak menjalankan aturan prosedur barang bawaan di pesawat terbang dengan benar.
Advertisement
"Jadi problemnya itu manifestnya enggak ada kan, maksudnya tidak di tanda tangan, tidak diisi atau bahkan juga pada saat landing tidak ada pemberitahuan mereka bawa barang. Kan berarti disitu tanda petik terjadi proses kelalaian gitu kan, kelalaian yang enggak tahu disengaja atau tidak disengaja tapi tanda petik itu menjadi pelanggaran," ujar Toto kepada Suara.com, Minggu (8/12/2019).
Menurut Toto, kasus Ari ini bisa jadi sebagai shock terapi bagi pimpinan BUMN yang lain untuk menjalankan sistem Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
BACA JUGA
"Jadi masalahnya bukan sekedar berapa nilai kerugian negara, atau berapa sih barang yang dimasukin nilainya bukan persoalan besar kecilnya barang itu, tapi menurit saya adalah keinginan pak Erick Thohir untuk bikin bahwa pemimpin di BUMN harus memberikan contoh, GCG nya harus dijalankan dengan benar. itu aja," katanya.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengakui memang tidak ada kesesuaian terkait manifes persetujuan terbang atau approval dalam pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo yang mengangkut spare part motor Harley Davidson secara ilegal.
"Ya, tidak sesuai dengan flight yang ada manifes di dalam safe flight approval," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti saat ditemui di Komples DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Musik, Budaya, dan Doa Bersatu di Swara Prambanan 2025
Finlandia Perketat Persyaratan Izin Tinggal Tetap Mulai 2026
Pengamat Apresiasi Langkah Pertamina Hadapi Nataru
Jepang Batasi Pekerja Asing, Target 426 Ribu Mulai 2027
Advertisement
Tol Cipali Tetap Lancar Meskipun Kendaraan ke Cirebon Naik
KB Pascapersalinan Didorong Cegah Stunting dan Turunkan AKI
Brimob Sterilkan Gereja Katedral Jakarta Jelang Natal 2025
Pencairan Dana Desa Tahap II Tetap Sesuai PMK 81 Tahun 2025
BNPB Targetkan Huntara Aceh Selesai Sebelum Ramadan 2026
Advertisement
Trafik Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Naik 27 Persen Jelang Nataru
Pengungsi Banjir Aceh Tamiang Butuh Kelambu dan Selimut
Kemendiktisaintek Wajibkan Mata Kuliah Koperasi
Mentan Dukung Bongkar 72 Ton Bawang Bombay Ilegal di Jatim
BMKG Peringatkan Hujan Lebat Nataru di Jawa hingga NTT
Advertisement
Menkeu Purbaya Dorong Permintaan untuk Cegah Gelombang PHK
Berita Pilihan
Advertisement
Warga Kulonprogo Galang Donasi Rp465 Juta bagi Korban Bencana Sumatera
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Akhir Desember 2025
- DAMRI Bandara YIA Kembali Normal, Cek Jadwalnya
- Kasus Narkoba Naik, Kriminalitas Sleman Justru Menurun
- Napoli Juara Piala Super Italia Usai Tekuk Bologna 2-0
- Harga Emas Naik, UBS dan Galeri24 Kompak Melonjak
- BMKG Peringatkan Potensi Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia
- JPO Jogoyudan Kulonprogo Resmi Dibuka, Warga Kini Lebih Aman
Advertisement
Advertisement
