Ini Pelanggaran yang Dilakukan dalam Penyelundupan Harley Davidson dan Sepeda Brompton

Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol memberikan keterangan pers di Kementerian BUMN Jakarta, Sabtu (7/12/2019). /ANTARA FOTO - Nova Wahyudi
08 Desember 2019 15:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Skandal penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan dua buah sepeda Brompton diduga terjadi melibatkan Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Askhara. Mengetahui hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung memecat anak buahnya tersebut.

Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, Ari Askhara tidak menjalankan aturan Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan tidak menjalankan aturan prosedur barang bawaan di pesawat terbang dengan benar.

"Jadi problemnya itu manifestnya enggak ada kan, maksudnya tidak di tanda tangan, tidak diisi atau bahkan juga pada saat landing tidak ada pemberitahuan mereka bawa barang. Kan berarti disitu tanda petik terjadi proses kelalaian gitu kan, kelalaian yang enggak tahu disengaja atau tidak disengaja tapi tanda petik itu menjadi pelanggaran," ujar Toto kepada Suara.com, Minggu (8/12/2019).

Menurut Toto, kasus Ari ini bisa jadi sebagai shock terapi bagi pimpinan BUMN yang lain untuk menjalankan sistem Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

"Jadi masalahnya bukan sekedar berapa nilai kerugian negara, atau berapa sih barang yang dimasukin nilainya bukan persoalan besar kecilnya barang itu, tapi menurit saya adalah keinginan pak Erick Thohir untuk bikin bahwa pemimpin di BUMN harus memberikan contoh, GCG nya harus dijalankan dengan benar. itu aja," katanya.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengakui memang tidak ada kesesuaian terkait manifes persetujuan terbang atau approval dalam pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo yang mengangkut spare part motor Harley Davidson secara ilegal.

"Ya, tidak sesuai dengan flight yang ada manifes di dalam safe flight approval," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti saat ditemui di Komples DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Sumber : Suara.com