Advertisement
Ini Pelanggaran yang Dilakukan dalam Penyelundupan Harley Davidson dan Sepeda Brompton
Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol memberikan keterangan pers di Kementerian BUMN Jakarta, Sabtu (7/12/2019). /ANTARA FOTO - Nova Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Skandal penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan dua buah sepeda Brompton diduga terjadi melibatkan Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Askhara. Mengetahui hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung memecat anak buahnya tersebut.
Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, Ari Askhara tidak menjalankan aturan Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan tidak menjalankan aturan prosedur barang bawaan di pesawat terbang dengan benar.
Advertisement
"Jadi problemnya itu manifestnya enggak ada kan, maksudnya tidak di tanda tangan, tidak diisi atau bahkan juga pada saat landing tidak ada pemberitahuan mereka bawa barang. Kan berarti disitu tanda petik terjadi proses kelalaian gitu kan, kelalaian yang enggak tahu disengaja atau tidak disengaja tapi tanda petik itu menjadi pelanggaran," ujar Toto kepada Suara.com, Minggu (8/12/2019).
Menurut Toto, kasus Ari ini bisa jadi sebagai shock terapi bagi pimpinan BUMN yang lain untuk menjalankan sistem Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
"Jadi masalahnya bukan sekedar berapa nilai kerugian negara, atau berapa sih barang yang dimasukin nilainya bukan persoalan besar kecilnya barang itu, tapi menurit saya adalah keinginan pak Erick Thohir untuk bikin bahwa pemimpin di BUMN harus memberikan contoh, GCG nya harus dijalankan dengan benar. itu aja," katanya.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengakui memang tidak ada kesesuaian terkait manifes persetujuan terbang atau approval dalam pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo yang mengangkut spare part motor Harley Davidson secara ilegal.
"Ya, tidak sesuai dengan flight yang ada manifes di dalam safe flight approval," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti saat ditemui di Komples DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Advertisement
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
