Prabowo Kumpulkan Menteri, Bahas Investasi Asing ke RI
Presiden Prabowo bahas lonjakan investasi asing usai lawatan luar negeri, pemerintah siap buka data ke publik.
Kahiyang Ayu, Bobby Nasution, dan anak mereka, Sedah Mirah, terlihat berada di pasar tradisional./instagram/yuni_rahayu_lestari-suara.com
Harianjogja.com, JAKARTA - Pihak istana tak akan ikut campur terkait langkah politik menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Medan di Pilkada serentak 2020.
"Istana tidak ikut campur, itu kan balik lagi hak politik seseorang. Terserah, kita nggak boleh [intervensi]," ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Menurut Moeldoko, keinginan Bobby yang ingin menjadi Wali Kota Medan itu merupakan hak politiknya. Menurut dia, semua warga negara berhak menjabat Wali Kota Medan selama hak politiknya tidak pernah dicabut.
"Hak politik kan semua orang memiliki hak politik, kecuali kalau ada catatan pernah [ada putusan pengadilan], hak politiknya dicabut. Hak politik seseorang dicabut kan ada, hak itu orang-orang yang bermasalah dengan hukum hak politiknya dicabut kan. Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu," jelas dia.
Moeldoko meluruskan adanya anggapan Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik yang ingin menjadikan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, serta Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik.
"Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya. Role-nya adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu nggak boleh. Tapi kan ini semua orang punya hak politik yang sama," jelasnya.
Moeldoko mengaku belum mengetahui apakah Jokowi sudah mengetahui Bobby yang telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan. Sehingga, ia belum mengetahui bagaimana respon dari Kepala Negara.
"Yang saya lihat adalah secara umumnya saja, universalnya saja. Aturan-aturan universalnya seperti itu. Jadi sepanjang seseorang tidak dicabut hak politiknya maka boleh apa saja, boleh siapapun juga begitu," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Presiden Prabowo bahas lonjakan investasi asing usai lawatan luar negeri, pemerintah siap buka data ke publik.
Harga Pertamax naik per 10 Juni 2026. Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman dan distribusi energi berjalan normal di seluruh SPBU.
Kokola menghadirkan produk eksklusif baru di Jakarta Fair 2026 dengan promo hemat, permainan berhadiah, dan grand prize bersama Mamah Dedeh.
Tradisi Mubeng Beteng 1 Sura 2026 kembali digelar di Keraton Jogja. Simak jadwal, titik keberangkatan, aturan peserta, dan rangkaian acaranya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Minggu 15 Juni 2026 tersedia sejak pagi hingga malam. Simak jadwal lengkap keberangkatan terbaru.
Piala Dunia 2026 memicu polemik setelah 13 federasi sepak bola dunia mengecam komentar Presiden UEFA Aleksander Ceferin soal format baru turnamen.