Advertisement
Menantu Jokowi Daftar Calwalkot Medan, Moeldoko: Jangan Justifikasi Dinasti Politik!
Kahiyang Ayu, Bobby Nasution, dan anak mereka, Sedah Mirah, terlihat berada di pasar tradisional./instagram - yuni_rahayu_lestari/suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pihak istana tak akan ikut campur terkait langkah politik menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Medan di Pilkada serentak 2020.
"Istana tidak ikut campur, itu kan balik lagi hak politik seseorang. Terserah, kita nggak boleh [intervensi]," ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Advertisement
Menurut Moeldoko, keinginan Bobby yang ingin menjadi Wali Kota Medan itu merupakan hak politiknya. Menurut dia, semua warga negara berhak menjabat Wali Kota Medan selama hak politiknya tidak pernah dicabut.
"Hak politik kan semua orang memiliki hak politik, kecuali kalau ada catatan pernah [ada putusan pengadilan], hak politiknya dicabut. Hak politik seseorang dicabut kan ada, hak itu orang-orang yang bermasalah dengan hukum hak politiknya dicabut kan. Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu," jelas dia.
Moeldoko meluruskan adanya anggapan Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik yang ingin menjadikan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, serta Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik.
"Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya. Role-nya adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu nggak boleh. Tapi kan ini semua orang punya hak politik yang sama," jelasnya.
Moeldoko mengaku belum mengetahui apakah Jokowi sudah mengetahui Bobby yang telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan. Sehingga, ia belum mengetahui bagaimana respon dari Kepala Negara.
"Yang saya lihat adalah secara umumnya saja, universalnya saja. Aturan-aturan universalnya seperti itu. Jadi sepanjang seseorang tidak dicabut hak politiknya maka boleh apa saja, boleh siapapun juga begitu," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
