Advertisement
Menantu Jokowi Daftar Calwalkot Medan, Moeldoko: Jangan Justifikasi Dinasti Politik!
Kahiyang Ayu, Bobby Nasution, dan anak mereka, Sedah Mirah, terlihat berada di pasar tradisional./instagram - yuni_rahayu_lestari/suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pihak istana tak akan ikut campur terkait langkah politik menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Medan di Pilkada serentak 2020.
"Istana tidak ikut campur, itu kan balik lagi hak politik seseorang. Terserah, kita nggak boleh [intervensi]," ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Advertisement
Menurut Moeldoko, keinginan Bobby yang ingin menjadi Wali Kota Medan itu merupakan hak politiknya. Menurut dia, semua warga negara berhak menjabat Wali Kota Medan selama hak politiknya tidak pernah dicabut.
"Hak politik kan semua orang memiliki hak politik, kecuali kalau ada catatan pernah [ada putusan pengadilan], hak politiknya dicabut. Hak politik seseorang dicabut kan ada, hak itu orang-orang yang bermasalah dengan hukum hak politiknya dicabut kan. Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu," jelas dia.
Moeldoko meluruskan adanya anggapan Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik yang ingin menjadikan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, serta Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik.
"Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya. Role-nya adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu nggak boleh. Tapi kan ini semua orang punya hak politik yang sama," jelasnya.
Moeldoko mengaku belum mengetahui apakah Jokowi sudah mengetahui Bobby yang telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan. Sehingga, ia belum mengetahui bagaimana respon dari Kepala Negara.
"Yang saya lihat adalah secara umumnya saja, universalnya saja. Aturan-aturan universalnya seperti itu. Jadi sepanjang seseorang tidak dicabut hak politiknya maka boleh apa saja, boleh siapapun juga begitu," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mutiara Baswedan dan Alam Ganjar Main Bareng
Polisi Masih Dalami Motif Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa
Advertisement
Vladimir Putin Kembali Maju dalam Pemilu Presiden Rusia Maret 2024
Turki Ajak Masyarakat Dunia Tuntut Israel atas Kejahatan Perang di Gaza
Tambang Freeport Disebut-sebut Baru Habis 1 Abad Lagi
Advertisement
Asyik Nyabu, Caleg Ini Ditangkap Polisi, KPU: Bisa Dicoret dari DTC
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi Wilayah Pesisir Hari Ini
Advertisement
Presiden Dapat Laporan Ada Jaringan TPPO dalam Arus Pengungsi Rohingya
Berita Pilihan
- Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Ini Format Lengkapnya
- Kasus Covid-19 Melonjak di Beberapa Negara, Kementerian Kesehatan: Akibat Varian Baru
- Google Doodle Menampilkan Kapal Pinisi Indonesia, Ini Asal Sejarahnya
- Jumlah Perokok Anak di Indonesia Makin Banyak, IDAI Sebut Akibat Tuyul Nikotin
- Empat Anak Tewas di Jagakarsa, Polisi Temukan Pesan Bertuliskan "Puas Bunda, tx for All" di TKP
Advertisement
Rem Blong! Minibus Terperosok di Cinomati Bantul, Satu Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Cari Tempat Seru untuk Berkemah? Ini Rekomendasi Spot Camping di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Segera Disidangkan Dewas KPK
- Presiden Dapat Laporan Ada Jaringan TPPO dalam Arus Pengungsi Rohingya
- BPOM Temukan 181 Kosmetik Berbahaya, Pengguna Bisa Alami Iritasi hingga Kesehatan Janin pada Ibu Hamil
- 181 Jenis Kosmetik Terlarang Ditemukan BPOM
- Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Diduga Terima Gratifikasi Rp18 Miliar
- AS Veto Resolusi DK PBB Terkait Tuntutan Gencatan Senjata di Gaza dapat Kecaman Dunia
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi Wilayah Pesisir Hari Ini
Advertisement
Advertisement
