Menantu Jokowi Daftar Calwalkot Medan, Moeldoko: Jangan Justifikasi Dinasti Politik!

Kahiyang Ayu, Bobby Nasution, dan anak mereka, Sedah Mirah, terlihat berada di pasar tradisional./instagram - yuni_rahayu_lestari/suara.com
05 Desember 2019 05:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pihak istana tak akan ikut campur terkait langkah politik menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Medan di Pilkada serentak 2020. 

"Istana tidak ikut campur, itu kan balik lagi hak politik seseorang. Terserah, kita nggak boleh [intervensi]," ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Moeldoko, keinginan Bobby yang ingin menjadi Wali Kota Medan itu merupakan hak politiknya. Menurut dia, semua warga negara berhak menjabat Wali Kota Medan selama hak politiknya tidak pernah dicabut.

"Hak politik kan semua orang memiliki hak politik, kecuali kalau ada catatan pernah [ada putusan pengadilan], hak politiknya dicabut. Hak politik seseorang dicabut kan ada, hak itu orang-orang yang bermasalah dengan hukum hak politiknya dicabut kan. Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu," jelas dia.

Moeldoko meluruskan adanya anggapan Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik yang ingin menjadikan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, serta Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik.

"Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya. Role-nya adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu nggak boleh. Tapi kan ini semua orang punya hak politik yang sama," jelasnya.

Moeldoko mengaku belum mengetahui apakah Jokowi sudah mengetahui Bobby yang telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan. Sehingga, ia belum mengetahui bagaimana respon dari Kepala Negara.

"Yang saya lihat adalah secara umumnya saja, universalnya saja. Aturan-aturan universalnya seperti itu. Jadi sepanjang seseorang tidak dicabut hak politiknya maka boleh apa saja, boleh siapapun juga begitu," tukasnya.

Sumber : Okezone