Advertisement
Kemenkeu Akan Hukum Pemda yang Miliki Dana Ngendon
Ilustrasi uang - JIBI/Bisnis.com/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang terbukti mengendapkan anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah telah memiliki instrumen untuk memaksa daerah supaya segera merealisasikan anggaran yang telah masuk ke kas daerah.
"Kami bisa memberikan teguran, tetapi juga bisa memberikan mereka sanksi," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Astera menuturkan setiap anggaran yang sudah ditransfer ke daerah harus dipergunakan secara optimal. Namun, dengan keberadaan dana yang mengendap, pemerintah perlu mengambil langkah supaya dana-dana yang telah ditransfer segera direalisasikan.
"Ya itu, kami akan dorong mereka [supaya merealisasikan]," jelasnya.
Seperti diketahui, Kemenkeu menemukan bahwa per Oktober 2019, jumlah RKUD masih tercatat sebesar Rp261 triliun. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan kas RKUD pada periode yang sama tercatat mencapai Rp215 triliun.
Advertisement
Pada Kamis (28/11), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim dana yang mengendap dalam RKUD tersebut sebenarnya sudah memiliki pos alokasi masing-masing dan tinggal direalisasikan.
Dia mengungkapkan kondisi ini berbanding terbalik dengan tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam mengelola anggaran. Saat Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menikmati bunga dari kas yang disimpan di bank, pemerintah pusat justru mesti menanggung beban untuk membayar bunga utang, baik berupa pinjaman maupun obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Puluhan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta untuk Libur Isra Mikraj
InJourney Bantu Bangkitkan Ekonomi Warga Pascabencana di Sumatera
Bos Mossad ke AS, Konsultasi Soal Iran dan Potensi Serangan
Jalur KA Pantura Tergenang, 18 Kereta Terlambat, KAI Minta Maaf
Advertisement
KPK Dalami Asal Logam Mulia dalam Kasus Suap Pajak
Kasus Kuota Haji: Peran Muzakki Cholis Disorot KPK
Ilmuwan AS Ungkap Peran Pulau di Indonesia pada Pola Hujan MJO
Kubu Militer Myanmar Klaim Menang Mayoritas di Pemilu Junta
96 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi, Satu dalam Kondisi Sakit
Advertisement
Trump Batalkan Serangan ke Iran, Tarik Sebagian Personel dari Timteng
BRIN Jelaskan Penyebab Sinkhole Marak di Indonesia
BNPB: Banjir dan Longsor Dominasi Bencana Sepekan Terakhir
OKI Kecam Penyerbuan Masjid Al Aqsa oleh Pejabat Israel
PBB Peringatkan Risiko Konflik Saat Protes Iran Terus Meluas
Advertisement
Polda Metro Jaya Hentikan 2 Perkara Ijazah Jokowi lewat Restoratif
Berita Pilihan
- Bos Mossad ke AS, Konsultasi Soal Iran dan Potensi Serangan
- BRIN Jelaskan Penyebab Sinkhole Marak di Indonesia
- OKI Kecam Penyerbuan Masjid Al Aqsa oleh Pejabat Israel
- Prancis Tegaskan Greenland Bukan Milik AS di Tengah Klaim Trump
- Akun Instagram Laras Faizati Dimusnahkan, iPhone 16 Disita Pengadilan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Solo Jogja, Jumat 16 Januari 2026
- NATO Kirim Pasukan ke Greenland, Sinyal Keras ke Trump
- Eskalasi Timur Tengah: Iran Incar Basis AS, Trump Bereaksi
- Hasil Como vs AC Milan 1-3: Brace Rabiot Jaga Asa Juara
- Jadwal KA Prameks, Jumat 16 Januari 2026
- Google Rilis Personal Intelligence di Gemini, Tantang Apple
- Jadwal KRL Jogja Solo, Jumat 16 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
