Advertisement
Kemenkeu Akan Hukum Pemda yang Miliki Dana Ngendon
Ilustrasi uang - JIBI/Bisnis.com/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang terbukti mengendapkan anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah telah memiliki instrumen untuk memaksa daerah supaya segera merealisasikan anggaran yang telah masuk ke kas daerah.
"Kami bisa memberikan teguran, tetapi juga bisa memberikan mereka sanksi," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Astera menuturkan setiap anggaran yang sudah ditransfer ke daerah harus dipergunakan secara optimal. Namun, dengan keberadaan dana yang mengendap, pemerintah perlu mengambil langkah supaya dana-dana yang telah ditransfer segera direalisasikan.
"Ya itu, kami akan dorong mereka [supaya merealisasikan]," jelasnya.
Seperti diketahui, Kemenkeu menemukan bahwa per Oktober 2019, jumlah RKUD masih tercatat sebesar Rp261 triliun. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan kas RKUD pada periode yang sama tercatat mencapai Rp215 triliun.
Advertisement
Pada Kamis (28/11), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim dana yang mengendap dalam RKUD tersebut sebenarnya sudah memiliki pos alokasi masing-masing dan tinggal direalisasikan.
Dia mengungkapkan kondisi ini berbanding terbalik dengan tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam mengelola anggaran. Saat Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menikmati bunga dari kas yang disimpan di bank, pemerintah pusat justru mesti menanggung beban untuk membayar bunga utang, baik berupa pinjaman maupun obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tsunami Terdeteksi di 3 Titik Seusai Gempa M 7,6, Ini Data BMKG
Gempa M 7,6 Guncang Bitung Sulut, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami
Stok Beras Melonjak, Indonesia Mulai Lepas dari Bayang Impor
LHKPN Presiden Masih Diproses, Harta Wapres Sudah Terbuka
Advertisement
Ngaku Tuhan Kedua, Dukun Cabul di Magetan Setubuhi Istri Pasien
Longsor Tutup Rel Bikin KA Ciremai Anjlok di Bandung
Eks Kadis PUPR Sumut Divonis 5,5 Tahun, Terbukti Korupsi Proyek Jalan
Kasus TNI Siram Air Keras, Progres Penanganan Capai 80 Persen
Pegadaian Salurkan Bantuan di Jateng-DIY, Jangkau 10 Panti
Advertisement
Penggeledahan Rumah Politikus Jabar Buka Babak Baru Kasus Bekasi
Trump Pertimbangkan Keluar dari NATO Seusai Konflik Iran
Banjir dan Longsor Terjang Afghanistan, Ratusan Rumah Ludes
Fasilitasi Pesawat Pengebom AS, Pangkalan Inggris Jadi Target Iran
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Gibran Desak Investigasi PBB
Advertisement
Miliki Armada 26.000 Unit, Blue Bird Catatkan Pendapatan Rp5,7 Triliun
Berita Pilihan
- Ngaku Tuhan Kedua, Dukun Cabul di Magetan Setubuhi Istri Pasien
- Vonis Mati Tahanan Palestina oleh Israel Disorot Indonesia
- Kasus Video Profil Desa Karo, Majelis Hakim Bebaskan Amsal Sitepu
- Iran Tolak Gencatan Senjata, Minta Perang Dihentikan Total
- Kondisi Psikologis Aktivis KontraS Andrie Yunus Stabil
Advertisement
WFH Dinilai Tak Efektif, Sleman Prioritaskan Layanan Langsung
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Babak I Bolivia vs Irak 1-1, Tiket Piala Dunia Dipertaruhkan
- Fenomena Pink Moon Muncul 1-2 April, Bisa Disaksikan Malam Ini
- Pemkot Jogja Tegaskan Larangan Siswa Tanpa SIM Bawa Motor ke Sekolah
- Kirab HUT Sri Sultan HB X, Malioboro Ditutup Mulai Kamis Pagi
- Malioboro Ditutup saat Kirab HUT Sultan HB X, Ini Rute Pengalihan Arus
- Film Zona Merah Naik Level, Cerita Zombie Kini Menyasar Kota
- Ramp Tol Jogja-Solo di Trihanggo Dikebut, Gerbang Tol Segera Dibangun
Advertisement
Advertisement
