Advertisement
Kemenkeu Akan Hukum Pemda yang Miliki Dana Ngendon
Ilustrasi uang - JIBI/Bisnis.com/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang terbukti mengendapkan anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah telah memiliki instrumen untuk memaksa daerah supaya segera merealisasikan anggaran yang telah masuk ke kas daerah.
"Kami bisa memberikan teguran, tetapi juga bisa memberikan mereka sanksi," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Astera menuturkan setiap anggaran yang sudah ditransfer ke daerah harus dipergunakan secara optimal. Namun, dengan keberadaan dana yang mengendap, pemerintah perlu mengambil langkah supaya dana-dana yang telah ditransfer segera direalisasikan.
"Ya itu, kami akan dorong mereka [supaya merealisasikan]," jelasnya.
Seperti diketahui, Kemenkeu menemukan bahwa per Oktober 2019, jumlah RKUD masih tercatat sebesar Rp261 triliun. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan kas RKUD pada periode yang sama tercatat mencapai Rp215 triliun.
Advertisement
Pada Kamis (28/11), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim dana yang mengendap dalam RKUD tersebut sebenarnya sudah memiliki pos alokasi masing-masing dan tinggal direalisasikan.
Dia mengungkapkan kondisi ini berbanding terbalik dengan tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam mengelola anggaran. Saat Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menikmati bunga dari kas yang disimpan di bank, pemerintah pusat justru mesti menanggung beban untuk membayar bunga utang, baik berupa pinjaman maupun obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mensos Ancam Pecat Pendamping PKH Nakal Usai Kasus Cirebon
OJK: Rekening Pelajar Tembus 59 Juta, Dana Capai Rp30,31 Triliun
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Indonesia Kecam Serangan Israel
Zulhas: Sekolah Bisa Tolak Makanan MBG Tak Sesuai Standar
Advertisement
Isu Uang Negara Tinggal Rp120 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu
Bareskrim Usut TPPU Bandar Narkoba, Keluarga Ikut Terseret
Muhammadiyah Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Pekerja
Lagi, Prajurit TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Sampaikan Duka
AS Siapkan Opsi Serangan ke Iran, Selat Hormuz Memanas
Advertisement
Jogja Jadi Tuan Rumah Financial Festival 2026, Ini Jadwalnya
Wacana Pajak Selat Malaka Disorot DPR, Dinilai Berisiko
Batas Beli Beras Diperketat Harga SPHP Tetap Stabil
Aksi Masak di Kereta Viral, Ini Tanggapan KAI
Jangan Keliru! Begini Cara Cek Bansos PKH BPNT Cair April 2026
Advertisement
Pemerintah Perluas Jaminan Sosial Sektor Informal
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Obesitas pada Lansia Meningkat, Ini Cara Mencegahnya
- UMY Buka Prodi AI dan Bisnis Digital Minat Pendaftar Asing Naik
- Mati Lampukah Rumahmu? PLN Perbaiki Jaringan di Tiga Wilayah DIY
- Harga BBM Terbaru Berlaku Nasional Selisihnya Bikin Kaget
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 24 April 2026
- Email Kementerian Keuangan Sri Lanka Diretas, Rp43 Miliar Raib
- Jadwal SIM Keliling di Sleman Jumat 24 April 2026
Advertisement
Advertisement
