Advertisement
Kemenkeu Akan Hukum Pemda yang Miliki Dana Ngendon
Ilustrasi uang - JIBI/Bisnis.com/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang terbukti mengendapkan anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah telah memiliki instrumen untuk memaksa daerah supaya segera merealisasikan anggaran yang telah masuk ke kas daerah.
"Kami bisa memberikan teguran, tetapi juga bisa memberikan mereka sanksi," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Astera menuturkan setiap anggaran yang sudah ditransfer ke daerah harus dipergunakan secara optimal. Namun, dengan keberadaan dana yang mengendap, pemerintah perlu mengambil langkah supaya dana-dana yang telah ditransfer segera direalisasikan.
"Ya itu, kami akan dorong mereka [supaya merealisasikan]," jelasnya.
Seperti diketahui, Kemenkeu menemukan bahwa per Oktober 2019, jumlah RKUD masih tercatat sebesar Rp261 triliun. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan kas RKUD pada periode yang sama tercatat mencapai Rp215 triliun.
Advertisement
Pada Kamis (28/11), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim dana yang mengendap dalam RKUD tersebut sebenarnya sudah memiliki pos alokasi masing-masing dan tinggal direalisasikan.
Dia mengungkapkan kondisi ini berbanding terbalik dengan tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam mengelola anggaran. Saat Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menikmati bunga dari kas yang disimpan di bank, pemerintah pusat justru mesti menanggung beban untuk membayar bunga utang, baik berupa pinjaman maupun obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ledakan Hebat di Sydney Lontarkan Puing 100 Meter ke Udara
Ridwan Kamil Ungkap Diperas Lisa Mariana, Uang dari Dana Pribadi
Prabowo: Program MBG Capai 44 Juta Penerima
PBNU Bantah Isu Dana, Tegaskan Kerja Sama Resmi dengan CSCV
Advertisement
Banjir Aceh Timur Hilangkan 83 Rumah di Wilayah Pedalaman
Singapura Eksekusi 17 Terpidana 2025, Rekor Hukuman Mati Terbaru
Transaksi UMKM Anjlok Akibat Judi Online, Pemerintah Ungkap Dampak
DPR Usulkan Penghapusan Pidana Minimum Khusus Pengguna Narkotika
Status Bencana Nasional Sumatera Jadi Pertarungan Narasi Politik
Advertisement
BMKG Prediksi Bibit Siklon Tropis Ancam NTT dan Papua Selatan
Iran Sampaikan Belasungkawa dan Siap Bantu Korban Sumatra
Kemensos Dirikan 30 Dapur Umum untuk Korban Banjir Sumatera
30 Kampus Terdampak Banjir, Kemdiktisaintek Siapkan Pemulihan
Netanyahu Minta Sidang Ditunda, Hadapi Tiga Dakwaan Korupsi Berat
Advertisement
Ridwan Kamil Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Berita Pilihan
Advertisement
Akses Srikeminut Terputus, Bantul Siapkan Jalan Darurat Bambu
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Malioboro Full Pedestrian, Dishub Siapkan 12 Kantong Parkir
- Mendagri Respons Kasus Penjarahan Pascabencana Sibolga
- Alumni Santri Krapyak Perkuat Sinergi Ekonomi Lewat Ngobrol Bisnis
- Efisiensi Anggaran, Rapat ASN Kulonprogo Hanya Disuguh Air Putih
- Jual Anak di Bawah Umur, Pria Jakarta Ditangkap Polisi
- Jokowi Bantah Pidatonya Soal QRIS Sama dengan Gibran di KTT G20
- Prabowo Janji Perbaiki Rumah Korban Banjir Bandang Padang Pariaman
Advertisement
Advertisement
