Advertisement
Kemenkeu Akan Hukum Pemda yang Miliki Dana Ngendon
Ilustrasi uang - JIBI/Bisnis.com/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang terbukti mengendapkan anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah telah memiliki instrumen untuk memaksa daerah supaya segera merealisasikan anggaran yang telah masuk ke kas daerah.
"Kami bisa memberikan teguran, tetapi juga bisa memberikan mereka sanksi," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Astera menuturkan setiap anggaran yang sudah ditransfer ke daerah harus dipergunakan secara optimal. Namun, dengan keberadaan dana yang mengendap, pemerintah perlu mengambil langkah supaya dana-dana yang telah ditransfer segera direalisasikan.
"Ya itu, kami akan dorong mereka [supaya merealisasikan]," jelasnya.
Seperti diketahui, Kemenkeu menemukan bahwa per Oktober 2019, jumlah RKUD masih tercatat sebesar Rp261 triliun. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan kas RKUD pada periode yang sama tercatat mencapai Rp215 triliun.
Advertisement
Pada Kamis (28/11), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim dana yang mengendap dalam RKUD tersebut sebenarnya sudah memiliki pos alokasi masing-masing dan tinggal direalisasikan.
Dia mengungkapkan kondisi ini berbanding terbalik dengan tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam mengelola anggaran. Saat Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menikmati bunga dari kas yang disimpan di bank, pemerintah pusat justru mesti menanggung beban untuk membayar bunga utang, baik berupa pinjaman maupun obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo: 70 Persen Energi Asia Timur Lewat Laut Indonesia
Gencatan Senjata AS-Iran, Trump Siap Serang Lagi Jika Gagal
AS-Iran Sepakat Gencatan Senjata, Israel Pasang Syarat
Meta dan Google Dikejar Tenggat Lengkapi Dokumen PP Tunas
Advertisement
Gencatan Senjata Baru Disepakati, Muncul Ledakan di Kilang Minyak Iran
Puluhan Juta Peserta JKN Tercatat Nonaktif, Ini Dampaknya
Avtur Mahal, Prabowo Umumkan Biaya Haji Turun Rp2 Juta
BGN Sebut Motor Disiapkan Tembus Desa Sulit Demi Program MBG
Di Tengah Krisis Energi Dunia, Prabowo Sebut Indonesia Masih Aman
Advertisement
Prabowo Beri Arahan ke Ratusan Pejabat, Soroti Ancaman Global
Kasus Campak Naik, Nakes di Daerah Rawan Diprioritaskan Vaksin
Avtur Mahal, Biaya Haji Berpotensi Naik
Koalisi 30 Negara Bahas Pembukaan Serat Hormuz di Tengah Konflik
Prabowo Kumpulkan Menteri dan Dirut BUMN Rapat Strategis
Advertisement
JK Laporkan Rismon ke Bareskrim, Dugaan Pencemaran Nama Baik
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Greenhouse Melon Ketitang Jadi Daya Tarik Baru Wisata di Klaten
Advertisement
Berita Populer
- Belanja Pegawai di Bawah 30 Persen, Sleman Pastikan Aman dari PHK
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Berangkat dari Stasiun Palur, 8 April
- Hasil Real Madrid vs Bayern Skor 1-2, Harry Kane Bungkam Bernabeu
- DPRD Kulonprogo Dorong Audit Total PT SAK oleh BPKP
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Rabu 8 April 2026 Naik dari Tugu
- Ketua KPK Belum Terima Panggilan Dewas soal Kasus Haji
- 47 SMP dan 26 MTs di Bantul Siap Jalani TKA, Ini Skemanya
Advertisement
Advertisement
