Advertisement
Pilkada 2020 Digelar Serentak, Puan Minta KPU Perbaiki Sistem Penyelenggaraan dan Sosialisasi
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Ketua DPR RI, Puan Maharani berharap ada perbaikan tata kelola penyelenggaraan dan sosialisasi Pemilu di tiap daerah. Hal ini terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar secara serentak.
Hal ini mengacu kepada agenda Pemilu sebelumnya, yang menurut Puan tak luput dari masalah dan memiliki banyak hal yang perlu dievaluasi.
Advertisement
Hal tersebut ia sampaikan usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Puan berharap, dalam Pilkada 2020 nanti, KPU dapat menyasar langsung isu pokok yang ingin diberikan baik kepada masyarakat maupun partai politik peserta Pemilu.
“Sehingga sosialisasi KPU kepada masyarakat, kepada partai politiknya bukan hanya kemudian memberikan alat-alat atribut, namun juga bisa memberikan sosialisasi terkait substansi mengenai Pemilu atau Pilkadanya tersebut kepada masyarakat dan juga partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu yang berlangsung pada 2020 mendatang,” tutur Politisi PDI-Perjuangan itu.
Sementara itu, berdasarkan laporan KPU, rangkaian agenda Pilkada 2020 sudah akan dimulai sejak Desember 2019. Kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung paling lama yaitu 70 hari. Menurut Puan, sebaiknya waktu kampanye ini diperpendek untuk meningkatkan efektivitas elektoral.
“Saya sudah minta, sebaiknya agenda kampanye ini bisa dipendekkan ya waktunya. Monggo itu nanti bisa ditanyakan kepada Komisi II dan KPU ya untuk lebih jelasnya. Tentu saja kita semua paham ya, panjangnya durasi kampanye dan penyelenggaraan atau pelaksanaan Pilkada yang berbulan-bulan itu tentu saja akan menguras energi bukan hanya peserta tapi juga penyelenggaranya,” tukas politisi dapil Jawa Tengah V ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
