Kini Jadi Komisaris Utama, Ternyata BTP Sempat Diisukan Duduk ke Perusahaan Lain

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok jelang bebas dari Rutan Mako Brimob, Kamis (24/1) - Instagram @basukibtp
23 November 2019 07:57 WIB Stefanus Arief Setiaji News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau BTP atau Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

BTP akan menggantikan Tanri Abeng yang menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina sejak Mei 2015.

Kepastian terhadap jabatan yang diemban BTP itu menjawab berbagai spekulasi yang sempat berkembang beberapa pekan terakhir.

Sebelum ditunjuk sebagai Komut Pertamina, ada yang menyebut pria kelahiran 29 Juni 1966 bakal menempati salah satu pos direksi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain Pertamina, BTP sempat dikira-kira akan menempati pos di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Bahkan, dirinya mengaku sempat ditanya-tanya  terkait dengan Sarinah, Krakatau Steel, dan perusahan pelat merah lainnya saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir.

Memang sejak dirinya bebas dari tahanan Mako Brimob atas kasus penodaan agama, BTP kerap dilanda gosip untuk mengisi sejumlah jabatan di lembaga maupun pemerintahan. 

Setidaknya, kabar jabatan yang bakal diemban Ahok dan sempat beredar di ranah publik antara lain :

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tak lama setelah bebas dari masa tahanan, banyak publik, terutama di media sosial yang membicarakan Ahok untuk mengisi jabatan sebagai Ketua KPK. Apalagi, saat itu tengah berlangsung proses penjaringan komisioner KPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nama Ahok mungkin satu di antara sekian banyak daftar nama calon menteri yang sempat berseliweran saat Presiden Joko Widodo tengah menyusun kabinet. Nama Ahok muncul sebagai salah satu calon menteri Jokowi. Karakternya yang keras dan pernah mengelola birokrasi, dianggap cocok dengn jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dewan Pengawas KPK

Setelah proses pemilihan komisioner KPK berakhir dan muncul revisi UU KPK yang mengatur adanya jabatan dewan pengawas, publik langsung mengaitkan nama Ahok sebagai salah satu sosok yang layak dipilih. Ahok sendiri tidak ambil pusing dengan kabar yang dianggapnya sebagai berita palsu atau hoaks.

Sumber : bisnis.com