Advertisement
PDIP Ingin Ahok Tetap Jadi Komisaris Pertamina Sekaligus Kader Partai
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. - Suara.com/Stephanus
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipastikan menjadi petinggi BUMN.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak harus mengundurkan diri dari partai kendati telah ditunjuk menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).
Advertisement
"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN maka Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri," kata Hasto di sela acara Sekolah Partai PDIP di Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).
Hasto mengatakan, PDIP memiliki pengalaman yang panjang untuk memisahkan kepentingan partai dan kepentingan negara. PDIP, dia mengatakan, akan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA
"Karena itulah kami menjaga muruah kekuasaan untuk bangsa dan negara bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," jelas dia.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, kepentingan politik praktis tidak boleh mengintervensi pengelolaan BUMN. Sebab BUMN merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara.
"Dalam UU BUMN, pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan hal-hal yang bersifat strategis, termasuk penempatan direksi dan komisaris," ucap Hasto.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
"Basuki Tjahaja Purnama Komisaris Utama di Pertamina. Didampingi oleh pak Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama di Pertamina," tutur Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Siapkan Skema APBN untuk Bayar Utang KCJB Rp1,2 T per Tahun
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi di Kasus Dana Hibah Jatim
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
Advertisement
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Advertisement
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
Advertisement
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Perempuan Tabrak Jambret di Umbulharjo Jogja, Ini Fakta Barunya
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Kasus Hipertensi Gunungkidul Naik, DPRD Desak Pemkab Fokus Penanganan
- Ini Struktur Baru Dewan Gubernur Bank Indonesia
- 2.666 PBI Nonaktif Jogja Ajukan Reaktivasi BPJS Kesehatan
- MAN 2 Yogyakarta Siap Dikukuhkan WBK KemenPANRB
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Operasi Keselamatan Progo 2026, Ribuan Pelanggar Kena Tegur
Advertisement
Advertisement
