Advertisement
PKS Khawatir jika Pilkada Dilakukan melalui DPRD

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) mesti dipilih secara langsung. Presiden PKS Sohibul Iman khawatir sistem oligarki kekuasaan semakin kuat bila pilkada dilakukan melalui DPRD.
"Kalau pilkada dilakukan oleh DPRD maka kemungkinan oligarki berkuasa itu luar biasa karena ruang eksploitasinya semakin menyempit, semakin memudahkan mereka mengelola oligarki," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Advertisement
Dia mencontohkan, bila jumlah anggota DPRD suatu daerah hanya 50 orang maka bisa dengan mudah dikuasai oligarki. Oleh karena itu, PKS berpendapat pilkada langsung masih lebih baik.
"Bayangkan kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara kalau itu dibuka sebagai pilkada langsung, mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik seperti itu," ujarnya.
Selain itu, dia juga menilai jika pilkada melalui DPRD, kesempatan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk masuk ke dalam sirkulasi kekuasaan akan semakin kecil.
"Tetapi kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk di dalam sirkulasi kekuasaan," katanya.
"Jadi kami memandang, pemilihan langsung masih lebih baik. Bahwa ada masalah selama ini tentu itu menjadi PR kita bersama," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan perlu ada kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pilkada langsung.
Dia mengatakan bahwa semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, perlu dilakukan evaluasi setelah beberapa lama berlaku.
"Bisa saja temuannya nanti [menyatakan] bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kita otomatis why not [kenapa tidak], ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan," jelasnya.
Tito mengatakan bahwa Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada langsung, tidak langsung, atau asimetris. Namun, ujarnya, diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement