Advertisement
Mahfud Md Usulkan Pembentukan KKR untuk Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Menko Polhukam Mahfud MD - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengusulkan pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
"Kami koordinasikan lagi agar bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah masa lalu," katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Advertisement
Sebelumnya pemerintah telah membuat undang-undang nomor 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun pada 2006, regulasi ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Iya, dulu kan kita punya undang-undang KKR ya tapi dibatalkan oleh MK dengan catatan harus segera diperbaiki," ujarnya.
"Waktu itu sudah diperbaiki cuma kemudian antara menteri pada waktu yang lalu itu masih ada yang nggak cocok."
Meski Indonesia belum memiliki KKR, Provinsi Aceh telah memiliki komisi serupa jauh-jauh hari. Dibentuknya komisi ini untuk mengungkap berbagai kasus pelanggaran yang terjadi selama masa konflik RI - GAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
Jalur Tol Fungsional Jogja-Solo dan Bawen Disiapkan Saat Lebaran
Advertisement
Arus Pantura Cirebon Mulai Naik H-7 Lebaran, Lalu Lintas Lancar
Arus Kendaraan ke Puncak Bogor Masih Lancar H-7 Lebaran 2026
Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Trump Ancam Serang Pulau Kharg Jika Selat Hormuz Diblokir Iran
Komisi III DPR Kecam Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Advertisement
Iran Serang Target Israel dan AS, IRGC Luncurkan Drone dan Rudal
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Info Ayatollah Mojtaba Khamenei
Kasus Campak 2026 Tembus 8.716, Kemenkes Percepat Imunisasi
OTT Bupati Cilacap, 13 Orang Digelandang KPK ke Jakarta
KPK Larang Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran 2026
Advertisement
Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus, Polri Diminta Usut Tuntas
Berita Pilihan
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
- Komisi III DPR Kecam Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Dampak Perang, Bursa AS Anjlok Dipicu Lonjakan Harga Minyak
- Rismon Tegaskan Ijazah Jokowi dan Gibran Asli
- Polda DIY Siapkan 21 Drone, Tangani Kemacetan Arus Mudik Lebaran
- 4 Makanan yang Sebaiknya Tidak Disimpan di Kulkas
- Pro Kontra Dapur MBG di Banguntapan Bantul, Lurah: Mayoritas Setuju
- Mudik, Mahasiswa Asal Cilacap Terbantu Rest Area SPBU Ambarketawang
- Hari Jadi DIY ke-271, Sultan Ajak Perkuat Cipta, Rasa, dan Karsa
Advertisement
Advertisement
