Advertisement
Mahfud Md Usulkan Pembentukan KKR untuk Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Menko Polhukam Mahfud MD - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengusulkan pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
"Kami koordinasikan lagi agar bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah masa lalu," katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Advertisement
Sebelumnya pemerintah telah membuat undang-undang nomor 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun pada 2006, regulasi ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Iya, dulu kan kita punya undang-undang KKR ya tapi dibatalkan oleh MK dengan catatan harus segera diperbaiki," ujarnya.
"Waktu itu sudah diperbaiki cuma kemudian antara menteri pada waktu yang lalu itu masih ada yang nggak cocok."
Meski Indonesia belum memiliki KKR, Provinsi Aceh telah memiliki komisi serupa jauh-jauh hari. Dibentuknya komisi ini untuk mengungkap berbagai kasus pelanggaran yang terjadi selama masa konflik RI - GAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Serangan Kartel di Penjara Meksiko, 23 Narapidana Melarikan Diri
Demi Kopdes Merah Putih, Mendes Minta Izin Minimarket Baru Ditahan
Menhub Dorong Masjid di Jalur Mudik Jadi Rest Area Lebaran 2026
Konflik Kepentingan Hibah Pariwisata Sleman Bisa Masuk Tipikor
Advertisement
Kasus Pelajar Tewas di Tual Maluku, Bripda MS Akui Lalai dan Menyesal
Sidang Hibah Pariwisata Sleman, BPKP: 193 Pokmas Tak Tepat Sasaran
Razia Ramadan di Johor Malaysia, 6 Pria Ditangkap Termasuk WNI
Skandal Epstein: Eks Dubes Inggris Peter Mandelson Ditangkap
Meksiko Serahkan Puluhan Anggota Kartel Narkoba ke AS Sejak 2025
Advertisement
BRIN Kembangkan Sistem Peringatan Dini Banjir dan Erosi
BGN Larang Monopoli Pemasok di SPPG Program MBG
Praperadilan Yaqut Molor, Hakim Beri Kesempatan Terakhir KPK
Ahli di MK: Diskresioner Menteri Terkait Kuota Haji Amanat konstitusi
Praperadilan Yaqut di PN Jaksel Uji Status Tersangka Korupsi
Advertisement
BMKG Prediksi Hujan Ringan Hingga Petir Melanda Mayoritas Kota Besar
Berita Pilihan
- Demi Kopdes Merah Putih, Mendes Minta Izin Minimarket Baru Ditahan
- Menhub Dorong Masjid di Jalur Mudik Jadi Rest Area Lebaran 2026
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
Advertisement
Polda DIY Sempat Amankan Tiga Mahasiswa, Diserahkan ke Kampus
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- Bupati Sleman: Tol Fungsional Dongkrak Ekonomi
- Klasemen Super League: Persib Puncak, Persis Kritis
- 1.494 Calon Haji Sleman Penuhi Syarat Kesehatan
- Sidang Hibah Sleman, Ahli Urai Unsur Penyalahgunaan
- Toyota Australia Tarik 11.020 Land Cruiser 300
- Jadwal SIM Keliling Bantul 24 Februari 2026: Di MPP
- Komisi C DPRD DIY Kawal Perbaikan Drainase di Mlati
Advertisement
Advertisement
