Kementerian HAM Tegaskan Kebebasan Pers Hak Asasi

Harianjogja.com, JAKARTA—Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara melalui penghormatan, pelindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Thomas saat mengikuti kegiatan fun walk bersama insan media dan masyarakat dalam rangka peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

“Kebebasan pers sejatinya adalah hak asasi, karena itu, kita bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat, ikut terus mendorong ekosistem pers yang bebas, independen, dan tetap menjadi suar kepentingan publik; dan tentunya juga mendorong pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia,” kata Thomas.

Menurut Thomas, kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini dinilai semakin berkembang positif di tengah derasnya arus informasi di berbagai platform digital. Dalam situasi tersebut, media pers arus utama dituntut terus meningkatkan kualitas serta menjaga standar jurnalistik yang profesional.

Ia mengatakan media arus utama yang selama ini bekerja dengan standar jurnalistik ketat diharapkan mampu terus bertumbuh dengan kualitas pemberitaan yang semakin baik. Kehadiran berbagai bentuk media baru, menurutnya, harus menjadi pemicu bagi pers untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

“Media arus utama yang telah sekian lama bekerja dengan standar jurnalistik yang ketat kami harapkan terus bertumbuh dengan kualitas yang makin membaik. Bahwa ada banyak muncul media dengan bentuk baru yang tidak bisa kita hindari menjadi pendorong agar pers kita terus meningkatkan kualitas,” jelasnya.

Thomas juga menegaskan Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki komitmen untuk memastikan kebebasan pers di Indonesia terus berkembang. Menurutnya, media yang bebas, sehat, independen, dan berkualitas akan tumbuh dalam ekosistem penghormatan HAM yang baik.

Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan ruang yang luas terhadap pembangunan HAM, yang secara otomatis turut mendukung kebebasan pers di Indonesia.

“Kalau HAM kita semakin baik, maka otomatis kebebasan pers kita juga semakin baik. Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberi ruang penting bagi pembangunan HAM sudah otomatis memberi ruang kebebasan pers. Hal itu tidak perlu diragukan lagi,” tegasnya.

Dalam upaya pengarusutamaan HAM, Kementerian HAM juga akan melibatkan jurnalis serta media pers dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyelenggaraan kelas khusus HAM bagi jurnalis dalam waktu dekat.

“Pengarusutamaan HAM di Indonesia butuh pelibatan jurnalis dan media pers. Kementerian HAM membuka ruang itu secara lebar. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar kelas khusus HAM untuk para jurnalis. Selain untuk membantu literasi HAM untuk jurnalis, juga dalam kerangka memastikan pelindungan HAM para jurnalis,” tutur Thomas.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menilai kegiatan fun walk bersama insan pers menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen menjaga prinsip-prinsip jurnalistik di tengah perkembangan industri media saat ini.

“Fun walk kawan-kawan pers bersama Dewan Pers ini, bagi kami, memberikan satu suasana kebatinan, kehangatan, keakraban, dan juga sebuah komitmen bahwa pers semakin eksis mempertahankan prinsip pers, objektivitas, profesionalitas, dan juga etika,” kata Komaruddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara