Advertisement
Rapat Kerja Perdana, DPR Cecar Menag Fachrul Soal Larangan Bercadar
Rapat kerja DPR dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. - Suara.com/Yasir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Ketua Komisi VIII Fraksi PAN Yandri Susanto meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi untuk mengonfirmasi atas pernyataan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.
Hal itu dilakukan saat Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja pertama bersama Menag di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/1/2019). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi program dan anggaran tahun 2019, rencana program tahun 2020, hingga isu aktual terkait larangan cadar dan celana cingkrang.
Advertisement
Menurut, Yandri pernyataan Fachrul tersebut perlu dijelaskan lantaran telah menuai polemik.
"Beberapa pernyataan pak menteri yang saya kira penting untuk konfirmasi langsung di forum terhormat ini. Pak menteri menyatakan bahwa cadar dan celana cingkrang perlu diatur sedemikian rupa terutama di ASN. Seolah-olah tangkapan kami pak menteri mohon maaf kalau kami keliru, bahwa dalam agenda deradikalisasi di Kemenag, seolah-olah cara berpikir orang itu ada garis lurus dengan cara berpakaian pak, nah itu menjadi pro kontra yang sangat tinggi," tutur Yandri.
BACA JUGA
Yandri menilai terlalu dini dan menyederhanakan masalah bila menyangkutpautkan cara berpakaian dengan perilaku seseorang. Apalagi menyangkutpautkan mereka yang mengenakan cadar dan celana cingkrang dengan perilaku radikal.
"Karena itu penting kita menyelesaikan prsoalan pro kontra ini. Sehingga, energi yang besar kita pindahkan pada hal-hal konstruktif dan produktif," ujarnya.
Berkenaan dengan itu, Yandri pun meminta Fachrul untuk hati-hati dalam melontarkan pernyataan. Jangan sampai, kata dia, apa yang dikatakan nantinya justru akan menyingung seseorang.
"Pak menteri harus hati-hati karena menghakimi orang terlalu dini pun juga menjadi soal serius," ucapnya.
"Jadi ini mohon pak menteri jelaskan secara transparan saja nanti sehingga bisa kita kanalisasi menjadi perdebatan yang positif," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bandara IKN Siap Layani Penerbangan Komersial Tahun Ini
BAKTI Pasang 30.017 Titik SATRIA-1 di Layanan Publik RI
Prabowo Temui Putin di Kremlin Bahas Hubungan RI-Rusia
KAI Cek Jalur Semarang-Grobogan Jelang Libur Nataru
Advertisement
Kronologi OTT KPK yang Jerat Bupati Lampung Tengah
BMKG Imbau Waspada Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia
Bobby Bantah Isu Pemotongan Anggaran Bencana Sumut
Polda Lampung Sebut PT Minas Punya Izin Kayu Log dari Kemenhut
UEA hingga PBB Siap Bantu Penanganan Banjir Sumatra
Advertisement
Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK di Jakarta
Pelni Beri Diskon 20 Persen Tiket Nataru, Ini Syaratnya
BNPB Bantah Isu Penimbunan Bantuan di Aceh
Komnas HAM Dalami Penyebab Bencana Ekologis Sumatera
2.500 Desa Belum Terkoneksi Jadi Prioritas Digital 2026
Advertisement
100 Ribu Warga Kamboja Mengungsi Akibat Konflik Perbatasan
Berita Pilihan
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
- Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
- PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
Advertisement
Jalur Wisata Breksi dan Kaliurang Dipantau Ketat Saat Nataru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Cuaca Ekstrem, Bantul Tetap Buka Destinasi Wisata
- BGN Alihkan Ratusan Dapur MBG untuk Pengungsi Sumatra
- Jadwal KRL Solo Jogja, Rabu 10 Desember 2025
- Rakor Akhir GTRA 2025 Digelar
- Menteri Nusron Salurkan Bantuan dan Dengar Jeritan Warga
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY, Rabu 10 Desember 2025
- DPR Dorong Penguatan Sistem Pengawasan dan Transparansi Data
Advertisement
Advertisement
