Advertisement
Tol Laut Gagal, Pemerintah Dinilai Cari Kambing Hitam
Kapal Motor (KM) Binaiya meninggalkan dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/6/2019). - JIBI/Bisnis.com/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Asosiasi Logisik Indonesia (ALI) menilai tuduhan pemerintah bahwa ada swasta yang melakukan monopoli terhadap aktivitas tol laut menunjukkan upaya mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan program tersebut.
Ketua Umum ALI, Zaldi Ilham Masita menuturkan tol laut tidak diimplementasikan selama 5 tahun terakhir dengan baik sesuai harapan dari Presiden Joko Widodo.
Advertisement
Menurutnya, pendekatan yang dipakai sama dengan kapal perintis yang sudah ada sejak zaman orde baru.
“Tujuan dari tol laut untuk menurunkan disparitas harga sama sekali tidak terjadi, inflasi di daerah-daerah yang dilalui oleh tol laut tidak turun,” katanya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2019).
Dia menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjadikan swasta sebagai kambing hitam kegagalan tol laut menunjukkan sistem tol laut banyak kelemahan yang tidak mau diakui sejak awal oleh Kemenhub.
“Dana Rp1 triliun lebih sejak tol laut diluncurkan terbuang percuma dan nasib yang sama akan terjadi juga dengan kapal-kapal tol laut yang dibuat oleh pemerintah dengan dana ratusan miliar,” ungkapnya.
Zaldi menganalogikan memberikan subsidi pada pelayaran yang sebagian besar adalah BUMN untuk tol laut seperti menggarami air laut. Artinya, tidak bisa menurunkan disparitas harga dan dampaknya sangat jangka pendek.
Apalagi jelasnya, tidak ada alat kontrol dalam menjalankan subsidi tol laut. Dia mengaku heran setelah berjalan 5 tahun, pemerintah baru menyadari kelemahan tol laut.
“Tidak ada aturan yang dilanggar oleh pemakai jasa tol laut dalam hal ini pihak swasta, aturan perdagangan secara umum yang berlaku dan dimana ada harga murah pasti akan membuat banyak pihak memakai fasilitas tersebut,” jelasnya.
Seharusnya, terang Zaldi, pihak penyedia subsidi yang harus mengatur dan mengontrol aktivitas perdagangan tersebut dan hal ini tidak dilakukan oleh Kemenhub selama 5 tahun tol laut berjalan.
“Kenapa sekarang baru teriak-teriak dengan menuduh pihak swasta sebagai kambing hitam,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pajak dan BBM Meroket, Krisis Ekonomi Lebanon Ramadan 2026 Mencekik
- Istri AKBP Didik, Miranti Afriana Positif Narkoba
- Eks Kapolres Bima Kota Dipecat usai Terbukti Terlibat Kasus Narkoba
- Gas Tertawa Meledak, Lima Remaja Tewas dalam Kebakaran Apartemen
- Arab Saudi dan Iran Awali Ramadan 1447 H di Hari yang Berbeda
Advertisement
Harga Cabai Gunungkidul Tembus Rp100 Ribu per Kilogram
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Menang di Bandung, Persib Tetap Gagal Lolos 16 Besar
- Kecelakaan Maut di Panggang Gunungkidul, Satu Pemotor Tewas
- Tips Puasa Ramadan bagi Penderita Diabetes dari Dokter
- Pemuda di Jogja Rekayasa Jadi Korban Klitih, Ini Motifnya
- Sony Pertimbangkan Tunda Rilis PlayStation 6
- Susunan Lengkap Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026-2031
- Oppo Find X9s Siap Meluncur, Usung Chipset Dimensity Terbaru
Advertisement
Advertisement







