Advertisement
Naik 8,51%, UMP DKI Jakarta Rp 4.276.349,86
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. /Suara.com - Fakhri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4.276.349,86 atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut mengalami kenaikan 2019 sebesar Rp335.776.
"UMP mengalami perubahan yang sebelumnya 2019 sebesar Rp3.940.000, maka untuk 2020 naik menjadi Rp4.267.349. Kenaikannya sebesar Rp335.776 atau dengan persentase 8,51 persen," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Advertisement
Anies mengatakan keputusan untuk kenaikan UMP DKI pada 2020 ini sesuai peraturan yang berlaku.
"Penetapan UMP ini sesuai dasar hukum yang berlaku, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah," ucapnya.
BACA JUGA
Pada Selasa, 15 Oktober 2019, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengeluarkan Surat Edaran mengenai tingkat inflasi dan pertumbuhan PDB 2019 kepada seluruh gubernur di Indonesia.
Dalam poin ke-sembilan, Hanif memaparkan nilai inflasi nasional sampai September 2019 mencapai 3,39 persen, kemudian pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,12 persen.
Untuk DKI Jakarta, bila kedua nilai itu digabungkan, maka nilai UMP disarankan naik sebesar 8,51 persen atau setara Rp335.376 dari upah sebelumnya 2019 sebesar Rp3.940.973 per bulan.
Hal tersebut sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto/PDB) dan data inflasi nasional.
Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum 2020, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019.
Penetapan upah minimum 2020 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2019 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BPBD Agam Catat Puluhan Korban Bencana Masih Belum Ditemukan
Ratusan Sekolah Aceh Tamiang Rusak Parah Akibat Banjir Bandang
116 Santri Keracunan Makanan Katering, Polisi Turunkan INAFIS
Badan Geologi Pantau Ketat 127 Gunung Api Aktif di Indonesia
Advertisement
2 Jaksa Kejari Hulu Sungai Utara Diduga Memeras, Ini Jumlahnya
Libur Nataru, KLH Prediksi Sampah Nasional Naik 59 Ribu Ton
Salzburg, Minuman Sparkling Lokal untuk Gaya Hidup Urban
Lebih dari 4 Juta Senjata Beredar, Australia Luncurkan Buyback Nasion
Tikus Masuk Kabin, Penerbangan KLM Terpaksa Dibatalkan
Advertisement
Legenda NASCAR Greg Biffle Tewas dalam Kecelakaan Jet
KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam OTT
OTT KPK di Banten, Kejagung Benarkan Ada Jaksa Terlibat
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
Advertisement
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Berita Pilihan
- Badan Geologi Pantau Ketat 127 Gunung Api Aktif di Indonesia
- Libur Nataru, KLH Prediksi Sampah Nasional Naik 59 Ribu Ton
- Lebih dari 4 Juta Senjata Beredar, Australia Luncurkan Buyback Nasion
- KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
- Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
Advertisement
Advertisement
Sate Klathak Mbah Sukarjo Hadirkan Kuliner Khas di Pusat Kota
Advertisement
Berita Populer
- BPBD Bantul Susun Rencana Kontingensi Tsunami 2026 sampai 2028
- IDC: Pasar Wearable Tumbuh 10 Persen, Huawei Kuasai Global
- Pemkab Gunungkidul Tuntaskan Normalisasi 2 Luweng Rawan Banjir
- ByteDance dan Oracle Bentuk Perusahaan Baru untuk TikTok AS
- Kim Seon-ho dan Go Youn-jung ke Jakarta Januari 2026
- Jadwal Misa Natal 2025 Gereja Ganjuran, Ada 5 Sesi Ibadah
- Investasi Gunungkidul Tembus Rp687 Miliar, Serap 15.781 Pekerja
Advertisement
Advertisement
