Advertisement
Menteri Agama: Ormas Pengusung Khilafah Akan Dicabut Izinnya
Menteri Agama Fachrul Razi - Antara/Wahyu Putro
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Jenderal (Purn) Fachrul Razi menegaskan negara tidak menoleransi keberadaan khilafah.
“Kalau khilafah, kita tidak ada pilihan. Tidak ada khilafah di Indonesia,” ujar Menag di Jakarta pada Kamis (31/10/2019) sebagaimana dilansir laman resmi Kemenag.
Advertisement
Pernyataan ini disampaikan Menag usai menghadiri Konsolidasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK. Dia pun menegaskan akan merekomendasikan penghentian perizinan ormas mana pun yang mengusung tentang khilafah.
“Kita tidak menyebut satu per satu. Tapi bila mengusung khilafah, kami rekomendasikan untuk mencabut izinnya,” ucap Menag.
Kehadiran Menag di Kantor Kemenko PMK untuk menghadiri rapat konsolidasi perdana bidang PMK Kabinet Indonesia Maju ini juga turut didampingi oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid serta jajaran pejabat Eselon I Kemenag.
Dalam rapat konsolidasi perdana ini, masing-masing menteri diminta menyampaikan paparan singkat. Menag Jenderal (Purn) Fachrul Razi, dalam paparannya mengingatkan kembali tentang komitmen terhadap penangkalan radikalisme di Indonesia.
"Saat ini diperlukan kesamaan sikap kita untuk penangkalan radikalisme. Seperti telah disampaikan Presiden, masalah radikalisme adalah prioritas bagi kita semua. Bukan hanya jadi prioritas Kementerian Agama, tapi seluruh kementerian dan lembaga yang ada.Maka kita mesti punya kesamaan sikap untuk ini," kata Menag.
Dia mencontohkan komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan oleh para aparat negara. Misalnya saat menyanyikan Indonesia Raya di dalam suatu acara, maka sikap yang harus ditunjukkan para aparat harus sesuai.
"Jangan sampai kita lihat ada aparat yang tidak bersikap siap saat menyanyikan Indonesia Raya. Ini harus punya komitmen bersama. Perlu ketegasan bersama," ujar Menag.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Tegaskan Aksi Militer AS Sama dengan Deklarasi Perang
Dampak MBG Akan Dibaca dari Pertumbuhan Otak dan Fisik Anak
Pemerintah Tetapkan 17 Februari untuk Sidang Isbat Ramadhan
Bareskrim Blokir 63 Rekening Kasus Penipuan Dana Syariah Indonesia
Advertisement
Anak Tanpa NIK Tetap Dapat MBG, BGN Libatkan Kecamatan
Indonesia Diminta Tirukan Negara Tetangga Cegah Virus Nipah
Semeru Erupsi 700 Meter, PVMBG Perketat Zona Bahaya
Tanpa Tanda Damai, Perang Rusia vs Ukraina Telan Hingga 2 Juta Korban
Protes Nasional No Kings Kembali Digelar, Kebijakan Trump Jadi Sasaran
Advertisement
Pesawat Satena Jatuh di Andes Kolombia, Tewaskan 15 Orang
AS Blokir Hasil Penjualan Minyak Venezuela Lewat Rekening Khusus
Kemlu: Peran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Bersifat Multilateral
Kasus Dugaan Fraud PT DSI, Bareskrim Sita Dana Rp4 Miliar
Antisipasi Virus Nipah, Bandara Ngurah Rai Perketat Pintu Masuk Bali
Advertisement
Iran Tegaskan Kendali Selat Hormuz di Tengah Ancaman Serangan AS
Berita Pilihan
- Dampak MBG Akan Dibaca dari Pertumbuhan Otak dan Fisik Anak
- KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
- Ketua KPK Ungkap Pola Baru OTT, Aliran Dana Kini Disamarkan
- Kalah di Pemilu Paruh Waktu 2026 Bisa Bikin Donald Trump Dimakzulkan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
Advertisement
Pasangan Asal Semarang Curi Baterai Motor di Sleman, Ini Modusnya
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Fitur Side Stand Switch Honda Cegah Motor Melaju Saat Standar Turun
- India Tegaskan Kasus Virus Nipah di Benggala Barat Hanya 2 Bukan 5
- DEN Didorong Percepat Swasembada Energi dan Transisi Kelistrikan
- DPR RI Desak Penghentian Kasus Kejar Jambret Hogi Minaya di Sleman
- Dinsos Bantul Biayai Rehabilitasi Korban NAPZA
- Profil Delapan Anggota Dewan Energi Nasional yang Dilantik Prabowo
- KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
Advertisement
Advertisement
