Advertisement
JK Sebut Presiden Kena Dampak Jika GBHN Dihidupkan Kembali
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, DEPOK- Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menjadi polemik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak sepakat dengan adanya amandemen menyeluruh Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya, amandemen UUD 1945 sudah dilakukan bahkan hingga empat kali sejak 1999.
Advertisement
JK menjelaskan bahwa amandemen terakhir dilakukan pada 2002. Pemerintah sudah menampung masukan kala itu. Sehingga tidak perlu menurutnya ada amandemen menyeluruh untuk UUD 1945.
"Iya [amandemen] sangat terbatas," jelas JK di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).
BACA JUGA
Namun JK sempat menganggap kalau memang ada wacana untuk menghidupkan GBHN kembali dalam amandemen UUD 1945, maka ada konsekuensinya.
"Perubahannya adalah presiden tidak perlu lagi visi misi, hanya bagaimana cara-caranya melaksanakan GBHN itu. Itu konsekuensinya kalau ada GBHN itu." ujarnya.
Ia juga sempat mengatakan, agar wacana amandemen UUD 1945 tersebut tetap ingin dimunculkan, setidaknya mesti ada kesepakatan awal agar tidak kemudian amandemen itu malah merugikan masyarakat.
"Yang [penting] tentu ada dulu kesepakatan awal," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Periksa Pegawai Bea Cukai Terkait Kasus Impor Barang KW
Tragedi Imlek: Ledakan Toko Kembang Api di China Tewaskan 12 Orang
11 Bandara Perintis Papua Ditutup, Imbas Penembakan Pilot
Sanae Takaichi Kembali Jadi PM Jepang, Siap Ubah Konstitusi
Advertisement
Banpres UMKM Sumatra Disiapkan, 200.000 Pelaku Usaha Disasar
Ramadan Hijau di Istiqlal, Menag Tekankan Spirit Lembut
Investigasi Banjir Bandang Guci Tegal, Mensesneg Buka Suara
Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
Advertisement
Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
Respons IMF, Menkeu Fokus Tutup Kebocoran Pajak
MKD DPR Pastikan Proses Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Aturan
THR ASN Mulai Cair Awal Ramadhan, Anggaran Rp55 Triliun
Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Diduga Pengemudi Mabuk
Advertisement
KPK Ungkap Rp5 Miliar dalam Lima Koper Disimpan di Safe House
Berita Pilihan
Advertisement
Dana Desa Kulonprogo Turun Tajam, Program Kalurahan Terancam
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Novotel Suites Malioboro Tawarkan Iftar dan Triple Poin Accor
- Saksi Sidang Hibah Pariwisata Sleman Bantah Ada Kampanye Pilkada
- Pemerintah Alihkan Dana Tanggap Darurat dari Pos Anggaran Lain
- KPK Ungkap Rp5 Miliar dalam Lima Koper Disimpan di Safe House
- Lengkap! Jadwal Buka Puasa Jogja dan Sekitarnya Rabu 18 Februari 2026
- Cuaca Ekstrem Bantul Picu 25 Pohon Tumbang dan Ganggu Akses Jalan
- PBI BPJS Nonaktif di Bantul Bisa Direaktivasi, APBD Siap Tanggung
Advertisement
Advertisement
