Advertisement
JK Sebut Presiden Kena Dampak Jika GBHN Dihidupkan Kembali
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, DEPOK- Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menjadi polemik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak sepakat dengan adanya amandemen menyeluruh Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya, amandemen UUD 1945 sudah dilakukan bahkan hingga empat kali sejak 1999.
Advertisement
JK menjelaskan bahwa amandemen terakhir dilakukan pada 2002. Pemerintah sudah menampung masukan kala itu. Sehingga tidak perlu menurutnya ada amandemen menyeluruh untuk UUD 1945.
"Iya [amandemen] sangat terbatas," jelas JK di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).
BACA JUGA
Namun JK sempat menganggap kalau memang ada wacana untuk menghidupkan GBHN kembali dalam amandemen UUD 1945, maka ada konsekuensinya.
"Perubahannya adalah presiden tidak perlu lagi visi misi, hanya bagaimana cara-caranya melaksanakan GBHN itu. Itu konsekuensinya kalau ada GBHN itu." ujarnya.
Ia juga sempat mengatakan, agar wacana amandemen UUD 1945 tersebut tetap ingin dimunculkan, setidaknya mesti ada kesepakatan awal agar tidak kemudian amandemen itu malah merugikan masyarakat.
"Yang [penting] tentu ada dulu kesepakatan awal," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Pencarian Terus Berlanjut
Kapal Wisata Karam di Pulau Padar Labuhan Bajo, TNI AL Turun Tangan
Trump Sebut Serangan AS Lumpuhkan Jalur Narkoba Venezuela
Aksi Buruh di Monas Hari Ini, 2.617 Personel Gabungan Dikerahkan
Advertisement
Musim Dingin Ekstrem Gaza Tewaskan 15 Orang, Tiga Bayi
Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
Arab Saudi Tangguhkan Perusahaan Umrah yang Telantarkan Jemaah
Panglima TNI Tegas soal Pengibaran Bendera GAM di Aceh
Basarnas Pantau Arus Nataru di Ketapang-Gilimanuk
Advertisement
PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Lokasi Banjir
KSAD Tuding Adanya Sabotase Jembatan Bailey di Lokasi Bencana
WNA China Berpotensi Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal
Pemerintah Tambah 280 Starlink Pulihkan Komunikasi Sumatera
DPR Desak Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban Scam
Advertisement
Respons Bendera GAM, Hasto PDIP: Di NKRI Hanya Ada Merah Putih
Berita Pilihan
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
- Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
- Kim Jong Un Dorong Produksi Rudal dan Amunisi Korut Diperkuat
Advertisement
Advertisement
Inggris Terbitkan Travel Warning Terbaru, Indonesia Masuk Daftar
Advertisement
Berita Populer
- Respons Bendera GAM, Hasto PDIP: Di NKRI Hanya Ada Merah Putih
- Wujud Kepedulian di Nataru, PLN Perkuat Kemandirian Lapas IIA Semarang
- DPR Desak Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban Scam
- Polisi Periksa 8 Saksi Dugaan Korupsi Kalurahan Ngunut
- Pemerintah Tambah 280 Starlink Pulihkan Komunikasi Sumatera
- WNA China Berpotensi Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal
- KSAD Tuding Adanya Sabotase Jembatan Bailey di Lokasi Bencana
Advertisement
Advertisement
