Pemerintah Pilih Pinjaman Ketimbang SBN
Ilustrasi - Reuters/Jason Lee. Harianjogja.com, JAKARTA - Ketidakpastian pasar menjelang akhir 2019 dipandang bakal mendorong pemerintah untuk mengandalkan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang.
Hal ini mengingat adanya sentimen perang dagang antara AS dengan China yang memberi dampak kepada pasar obligasi termasuk Surat Berharga Negara (SBN).
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih menilai hal ini pun pada akhirnya mendorong investor untuk menahan investasi karena sentimen investor atas pertumbuhan ekonomi masih belum baik.
Perang dagang memberikan dampak terhadap prospek pertumbuhan ekonomi China dan hal ini turut berdampak terhadap sentimen investor atas pasar Asia secara keseluruhan.
Baru-baru ini, World Bank telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada 2019 dari 6,2% ke 6,1%, sedangkan untuk 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi juga dipangkas dari 6,2% ke 5,9%.
"Pada satu sisi ketergantungan kita terhadap China tidak sebesar negara lain tetapi investor mulai menghindari semua negara Asia termasuk Indonesia karena sentimen tersebut," ujar Lana, Minggu (13/10/2019).
Apabila pemerintah memaksakan diri untuk menerbitkan SBN terutama yang bersifat jangka pendek seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan ataupun global bonds, maka pemerintah perlu menawarkan kupon yang lebih tinggi dan hal ini akan membebani anggaran pemerintah ke depan.
Mengingat dalam pelaksanaan pembiayaan pemerintah menggunakan pendekatan minimum cost, maka dapat dipastikan bahwa pinjaman tunai yang rencananya akan ditarik pemerintah sebagi buffer pada kuartal IV/2019 memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan surat utang.
"Kalau menerbitkan global bond bunganya 5% sedangkan misalnya pinjaman multilateral bunganya 4,5%, itu besar sekali bedanya untuk cost of borrowing pemerintah," imbuh Lana.
Di lain pihak, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai pemerintah masih tetap perlu menggencarkan penerbitan SBN jangka panjang dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.
SBN yang diterbitkan juga sebaiknya dipesan dipenuhi oleh investor domestik. "Jangan jangka pendek yang gampang diambil yieldnya dan bisa hit and run," ujar Tauhid, Minggu (13/10/2019).
Untuk diketahui, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 9 Oktober 2019 menunjukkan penarikan utang melalui SBN secara bruto sudah mencapai Rp759,22 triliun atau 90,19% dari target sebesar Rp841,78 triliun.
Secara neto, penarikan utang melalui SBN sudah mencapai Rp354,63 triliun atau 92,88% dari target yang mencapai Rp381,83 triliun.
Dari sisi pinjaman, pinjaman dalam bentuk tunai diproyeksikan meningkat drastis dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam APBN.
Pinjaman luar negeri dalam bentuk tunai diproyeksikan meningkat dari target sebesar Rp30 triliun menjadi Rp44,16 triliun atau 147,2% dari target.
Merujuk pada laporan semester I APBN 2019, disebutkan bahwa pemerintah telah menjajaki potensi penarikan pinjaman tunai sebesar US$1 miliar hingga US$2 miliar yang rencananya akan ditarik pada kuartal IV/2019. Pinjaman tersebut berfungsi sebagai buffer untuk pembiayaan.
