Advertisement
Insiden Wiranto Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Peristiwa penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto tidak akan mengguncang keamanan dan memengaruhi ekonomi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan aksi terorisme tidak hanya terjadi di Indonesia. Teror bahkan terjadi di negara-negara yang memiliki sistem keamanan yang tinggi seperti di Inggris.
Advertisement
"Dari awal saya bilang bahwa tidak ada negara yang bisa mengklaim dia imun terhadap terorist attack," katanya, Jumat (11/10/2019).
Untuk itu, dia berharap tidak ada anggapan yang tidak perlu pascaperistiwa ini. "Kita harus optimistis. Bahwa kita punya masalah, siapa negara yang tidak bermasalah?" singgungnya.
Peristiwa penusukan yang dialami Wiranto ini, menurut Luhut, tidak usah dilebih-lebihkan dengan munculnya kekhawatiran terhadap keamanan negara yang berdampak pada aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Luhut menerangkan bahwa kondisi Wiranto kini sudah membaik setelah diserang di Pandeglang, Banten, kemarin. Hal itu diketahui setelah dirinya menjenguk langsung Wiranto pagi tadi.
Dalam pertemuan itu Wiranto menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Luhut. "Saya jenguk pagi-pagi jam 9.10 WIB di ICU. Beliau posisinya bagus, semangatnya bagus, kami salaman, berbicara," tutur Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Stabilkan Harga, Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Soal Kecelakaan di Bromo, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
- Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Advertisement
Advertisement