Lembaga PBB Terancam Tak Bisa Gaji Staf di Bulan November

Harianjogja.com, AMERIKA SERIKAT--Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mungkin tidak memiliki cukup dana untuk membayar gaji para staf pada November 2019 jika negara-negara anggota tidak membayar iuran merekA.  Hal itu disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres pada Selasa (9/10/2019).

Ia mengatakan di hadapan komite anggaran Majelis Umum PBB beranggotakan 193 negara, bahwa jika mereka sejak Januari tidak berupaya memangkas anggaran maka "kami tidak akan memiliki likuiditas untuk mendukung" pertemuan tahunan para pemimpin dunia September lalu.

"Oktober ini kami akan mengalami defisit terparah selama satu dekade. Kami terancam ... memasuki November tanpa uang tunai cukup untuk menutupi pembayaran gaji," kata Guterres. "Pekerjaan kami dan reformasi kami terancam."

Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar - yang bertanggung jawab atas 22 persen dari 3,3 miliar dolar AS lebih pada anggaran 2019, untuk pembayaran yang meliputi urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, ekonomi dan sosial serta komunikasi.

Washington berutang sekitar 381 juta dolar AS dalam anggaran reguler sebelumnya dan 674 juta dolar AS untuk anggaran reguler 2019. Misi AS untuk PBB mengkonfirmasi jumlah tersebut. Pihaknya tidak langsung menanggapi permintaan komentar soal kapan kemungkinan itu dibayarkan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington menanggung beban yang tak adil dari biaya PBB dan telah mendorong reformasi badan dunia tersebut. Guterres telah berupaya meningkatkan sejumlah operasi PBB dan memangkas biaya.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyebutkan sejauh ini 129 negara telah membayar iuran mereka untuk 2019, yang jumlahnya hampir 2 miliar dolar AS.

Guterres menuturkan pihaknya telah memperkenalkan langkah-langkah luar biasa pada September lalu untuk mengatasi kekurangan tersebut seperti jabatan yang kosong tidak dapat diajukan, hanya perjalanan penting yang diizinkan dan beberapa pertemuan mungkin harus dibatalkan atau ditangguhkan. Operasi PBB di New York, Jenewa, Wina dan Nairobi serta di komisi kawasan akan terkena imbasnya.

Penjaga perdamaian PBB didanai dari anggaran terpisah, yang nilai sebesarannya mencapai 6,7 miliar dolar AS untuk tahun lalu hingga 30 juni 2019 dan 6,51 miliar dolar AS untuk tahun ini hingga 30 Juni 2020.

Sumber : Antara