Pentagon Siagakan 1.500 Pasukan untuk Antisipasi Kerusuhan

Harianjogja.com, WASHINGTON DC—Pentagon dikabarkan tengah menyiapkan sekitar 1.500 personel militer dari Divisi Lintas Udara ke-11 untuk kemungkinan pengerahan ke Minnesota, menyusul meningkatnya ketegangan akibat operasi penegakan imigrasi federal yang memicu gelombang protes di negara bagian tersebut.

Laporan The Washington Post, mengutip sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS), menyebutkan pasukan yang disiagakan berasal dari dua batalion infanteri Divisi Lintas Udara ke-11 Angkatan Darat AS yang bermarkas di Alaska, unit yang memiliki spesialisasi operasi di wilayah dengan kondisi cuaca ekstrem dan dingin.

Kesiapsiagaan pasukan ini dilakukan di tengah operasi imigrasi berskala besar yang diumumkan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, pada Selasa. Dalam pernyataannya, Noem menyebutkan sekitar 2.000 agen dan petugas dikerahkan ke Minnesota dalam operasi imigrasi terbesar yang pernah dilakukan di negara bagian tersebut.

Sumber-sumber yang dikutip surat kabar itu menyatakan para prajurit telah menerima perintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan pengerahan jika situasi keamanan di Minnesota memburuk. Namun demikian, para pejabat juga menegaskan belum ada kepastian apakah pasukan tersebut benar-benar akan diterjunkan.

Gedung Putih, dalam keterangannya kepada The Washington Post, menegaskan bahwa langkah kesiapsiagaan tersebut merupakan prosedur standar Pentagon dalam menghadapi berbagai kemungkinan kebijakan yang dapat diambil Presiden AS Donald Trump.

Pada 15 Januari, Trump sebelumnya menyatakan kesiapannya menggunakan kewenangan presiden untuk memberlakukan Undang-Undang Pemberontakan atau Insurrection Act terhadap pemerintahan Minnesota, yang dituding mendorong aksi unjuk rasa menentang operasi Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).

Meski demikian, Kristi Noem kemudian menegaskan bahwa Presiden AS tidak memiliki rencana untuk menarik personel ICE dari Minnesota di tengah meningkatnya ketegangan.

Insurrection Act merupakan undang-undang federal AS yang diadopsi pada 1807. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengerahkan Angkatan Bersenjata AS dan Garda Nasional, baik secara nasional maupun di negara bagian tertentu, guna menekan kerusuhan sipil, pemberontakan, atau perlawanan bersenjata terhadap pemerintah federal.

Wacana penggunaan Insurrection Act mencuat di tengah aksi protes besar-besaran yang menentang operasi imigrasi federal. Ketegangan di Minnesota meningkat tajam setelah seorang warga tewas dalam insiden penembakan oleh petugas ICE, yang memicu demonstrasi luas di Minneapolis dan sejumlah wilayah lain.

Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah federal mengerahkan ratusan hingga ribuan agen imigrasi ke Minnesota dalam operasi penegakan imigrasi terbesar sepanjang sejarah negara bagian itu.

Hingga kini, belum ada keputusan final dari pemerintah federal terkait pengerahan militer. Pejabat Pentagon menegaskan pasukan yang telah disiagakan hanya akan digunakan apabila kondisi keamanan semakin memburuk dan pengerahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Minnesota sendiri merupakan salah satu negara bagian di wilayah barat tengah Amerika Serikat, yang dikenal dengan julukan “Tanah 10.000 Danau.” Negara bagian ini beribu kota di Saint Paul, dengan Minneapolis sebagai kota terbesarnya, serta dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, sektor pertanian yang kuat, kehidupan perkotaan yang dinamis, dan menjadi rumah bagi 11 bangsa pribumi Amerika yang berdaulat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara