Sultan HB X Minta Toko di Jogja Sediakan APAR untuk Cegah Kebakaran
Sultan HB X mendorong toko dan pusat perbelanjaan di Jogja menyediakan APAR sebagai langkah awal menangani kebakaran.
Ilustrasi. /Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Okky Asokawati mengatakan rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seharusnya menjadi pilihan terakhir untuk memastikan keefektifan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Sebelum menaikkan iuran, ada baiknya pemerintah berikhtiar dulu agar besaran kenaikan iuran bisa lebih ditekan dengan kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga," kata Okky melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Okky menilai kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen akan memberatkan masyarakat. Seharusnya program JKN bisa dikolaborasikan dengan program-program yang ada di daerah.
Menurut Okky, banyak pemerintah daerah yang memiliki program jaminan kesehatan bagi warganya. Program-program kesehatan di daerah tersebut bisa dikolaborasikan dengan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, jadi tidak terpisah.
"Dengan cara ini besaran iuran dapat ditekan dengan asumsi warga mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah," katanya.
Dalam konteks tersebut, Okky mengatakan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan data pemerintah daerah mana saja yang memiliki program jaminan kesehatan.
"Meskipun program jaminan kesehatan di daerah sangat bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing daerah, tetapi setidaknya bisa diketahui daerah mana saja yang memiliki program jaminan kesehatan dan yang tidak," katanya.
Okky mengandaikan bila pemerintah daerah menyubsidi warganya untuk iuran BPJS Kesehatan Rp10 ribu saja, sisanya dibayar masyarakat sendiri, maka itu bisa sedikit meringankan beban iuran peserta BPJS Kesehatan.
"Namun, metode ini membuat besaran iuran BPJS Kesehatan di satu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain karena bergantung kemampuan daerah dalam memberikan subsidi warganya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sultan HB X mendorong toko dan pusat perbelanjaan di Jogja menyediakan APAR sebagai langkah awal menangani kebakaran.
Bahlil Lahadalia siap dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.
KDMP Sumbersari Sleman telah berjalan enam bulan, tetapi pengelolaan belum penuh karena menunggu verifikasi, serah terima gedung, dan regulasi.
Penutupan kali di belakang Kantor Pemkab Gunungkidul menelan Rp1,019 miliar untuk pembangunan parkir Taman Kuliner Wonosari.
Biarawati Katolik asal Timor-Leste, Suster Dulce Maria Guterres, meraih gelar Magister Kebidanan di UNISA Yogyakarta dan berbagi kisah toleransi.
Lelang cabai digital di Bantul membantu petani mendapat harga lebih tinggi dibanding pengepul, dengan total 1,7 ton sudah dilelang.