Advertisement
Wakil Ketum Gerindra: Kami Tak Bisa Paksa Presiden Beri Kursi Menteri
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dan Partai Gerindra menjalin komunikasi dan membicarakan tentang konsep memajukan negara. Pembicaraan itu terjadi setelah proses rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ide yang disampaikan Prabowo adalah soal ketahanan pangan dan energi. Ini sekaligus membantah pertemuan membahas bagi-bagi menteri.
Advertisement
Akan tetapi kalau memang diterima sampai bidang-bidangnya, selanjutnya baru bisa membahas orang-orang yang pantas menempati posisi tersebut.
“Jadi tidak betul kalau kita kemudian sudah bicara langsung orang [yang mendapat menteri] atau bidang-bidang karena sampai saat ini kita masih komunikasikan tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (810/2019).
Dasco menjelaskan bahwa konsep yang disampaikan Prabowo tidak terlalu detail. Calon presiden penantang Jokowi ini merinci soal penghitungan produksi pangan agar Indonesia bisa swasembada.
Kalau rancangan ini diterima, Gerindra bisa saja masuk dalam pemerintahan. Menteri yang diincar Gerindra adalah menteri pertahanan.
“Ya kalau diterima ya mungkin pos itu yang diberikan. Kan kami juga tidak bisa juga [memaksa]. Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan tidak bisa kemudian minta-minta ‘pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan tidak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima,” ucap Dasco.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Liburan Sekolah, Desa Wisata Bisa Menjadi Tujuan Alternatif Berwisata di Gunungkidul
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
