Wakil Ketum Gerindra: Kami Tak Bisa Paksa Presiden Beri Kursi Menteri
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dan Partai Gerindra menjalin komunikasi dan membicarakan tentang konsep memajukan negara. Pembicaraan itu terjadi setelah proses rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ide yang disampaikan Prabowo adalah soal ketahanan pangan dan energi. Ini sekaligus membantah pertemuan membahas bagi-bagi menteri.
Akan tetapi kalau memang diterima sampai bidang-bidangnya, selanjutnya baru bisa membahas orang-orang yang pantas menempati posisi tersebut.
“Jadi tidak betul kalau kita kemudian sudah bicara langsung orang [yang mendapat menteri] atau bidang-bidang karena sampai saat ini kita masih komunikasikan tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (810/2019).
BACA JUGA :
Dasco menjelaskan bahwa konsep yang disampaikan Prabowo tidak terlalu detail. Calon presiden penantang Jokowi ini merinci soal penghitungan produksi pangan agar Indonesia bisa swasembada.
Kalau rancangan ini diterima, Gerindra bisa saja masuk dalam pemerintahan. Menteri yang diincar Gerindra adalah menteri pertahanan.
“Ya kalau diterima ya mungkin pos itu yang diberikan. Kan kami juga tidak bisa juga [memaksa]. Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan tidak bisa kemudian minta-minta ‘pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan tidak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima,” ucap Dasco.
Sumber : Bisnis.com
