Advertisement
Wakil Ketum Gerindra: Kami Tak Bisa Paksa Presiden Beri Kursi Menteri
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dan Partai Gerindra menjalin komunikasi dan membicarakan tentang konsep memajukan negara. Pembicaraan itu terjadi setelah proses rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ide yang disampaikan Prabowo adalah soal ketahanan pangan dan energi. Ini sekaligus membantah pertemuan membahas bagi-bagi menteri.
Advertisement
Akan tetapi kalau memang diterima sampai bidang-bidangnya, selanjutnya baru bisa membahas orang-orang yang pantas menempati posisi tersebut.
“Jadi tidak betul kalau kita kemudian sudah bicara langsung orang [yang mendapat menteri] atau bidang-bidang karena sampai saat ini kita masih komunikasikan tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (810/2019).
BACA JUGA
Dasco menjelaskan bahwa konsep yang disampaikan Prabowo tidak terlalu detail. Calon presiden penantang Jokowi ini merinci soal penghitungan produksi pangan agar Indonesia bisa swasembada.
Kalau rancangan ini diterima, Gerindra bisa saja masuk dalam pemerintahan. Menteri yang diincar Gerindra adalah menteri pertahanan.
“Ya kalau diterima ya mungkin pos itu yang diberikan. Kan kami juga tidak bisa juga [memaksa]. Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan tidak bisa kemudian minta-minta ‘pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan tidak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima,” ucap Dasco.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
Modus Kongkalikong PT ANTAM-Loco Montrado, Begini Kata KPK
KPK Imbau Mahfud MD Membuat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat
Kontak Senjata di Kampung Soanggama, TNI Lumpuhkan 14 Anggota KKB
Advertisement
BMKG Ungkap Penyebab Peningkatan Suhu Panas Akhir-Akhir Ini
WNA Jadi Direksi BUMN, KPK: Tetap Wajib Melaporkan LHKPN
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Advertisement
Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
Komisi VIII Desak Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren
13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Kementan Jamin Pasokan Ayam Ras Aman Nataru 2025/2026
Advertisement
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun
Berita Pilihan
- Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
- Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
- Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
- BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
- 13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Advertisement
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- LBH GP Ansor Laporkan Xpose Uncensored Trans7 ke KPI
- Jadwal Kereta Bandara YIA Hari Ini Kamis 16 Oktober 2025
- Jadwal Kereta Api Prameks Kamis 16 Oktober 2025
- Cegah Keracunan, Prabowo Perketat SOP Pelaksanaan MBG
- Jaga Akurasi, Timbangan Pedagang Gunungkidul Ditera Ulang
- Jadwal SIM Keliling Bantul Hari Ini Kamis 16 Oktober 2025
- CEO Danantara Ungkap Alasan Pergantian Direksi Garuda Indonesia
Advertisement
Advertisement
