Advertisement
Wakil Ketum Gerindra: Kami Tak Bisa Paksa Presiden Beri Kursi Menteri
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dan Partai Gerindra menjalin komunikasi dan membicarakan tentang konsep memajukan negara. Pembicaraan itu terjadi setelah proses rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ide yang disampaikan Prabowo adalah soal ketahanan pangan dan energi. Ini sekaligus membantah pertemuan membahas bagi-bagi menteri.
Advertisement
Akan tetapi kalau memang diterima sampai bidang-bidangnya, selanjutnya baru bisa membahas orang-orang yang pantas menempati posisi tersebut.
“Jadi tidak betul kalau kita kemudian sudah bicara langsung orang [yang mendapat menteri] atau bidang-bidang karena sampai saat ini kita masih komunikasikan tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (810/2019).
Dasco menjelaskan bahwa konsep yang disampaikan Prabowo tidak terlalu detail. Calon presiden penantang Jokowi ini merinci soal penghitungan produksi pangan agar Indonesia bisa swasembada.
Kalau rancangan ini diterima, Gerindra bisa saja masuk dalam pemerintahan. Menteri yang diincar Gerindra adalah menteri pertahanan.
“Ya kalau diterima ya mungkin pos itu yang diberikan. Kan kami juga tidak bisa juga [memaksa]. Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan tidak bisa kemudian minta-minta ‘pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan tidak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima,” ucap Dasco.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
- Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Advertisement
