Bupati Karanganyar Ingin Gabungkan Soloraya dan 3 Kabupaten di Jatim Jadi Provinsi Baru

Sri Sumi Handayani

Senin, 07 Oktober 2019 - 20:27 WIB

Budi Cahyana

Bupati Karanganyar Ingin Gabungkan Soloraya dan 3 Kabupaten di Jatim Jadi Provinsi Baru

Bupati Karanganyar Juliyatmono - JIBI/Solopos/Haryono Wahyudianto

Harianjogja.com, KARANGANYAR—Bupati Karanganyar Juliyatmono mewacanakan penggabungan tujuh kabupaten/kota di Soloraya dan tiga kabupaten di Jawa Timur membentuk provinsi baru.

Yuli, sapaan akrab Juliyatmono, menyampaikan wacana tersebut pada beberapa kesempatan saat menghadiri undangan acara kedinasan.

Kabupaten/kota di Soloraya itu adalah Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Klaten, dan Kota Solo. Sedangkan tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Magetan, Madiun, dan Ngawi.

"Sudah lama saya sampaikan itu. Saat masih di DPRD Karanganyar sebagai Wakil Ketua DPRD dulu. Sudah ada kajian dari UNS juga. Penting dibicarakan membuat Provinsi Soloraya ditambah Magetan, Madiun, dan Ngawi," kata Bupati saat ditemui wartawan di sela-sela acara, Senin (7/10/2019).

Salah satu alasan Juliyatmono melempar wacana itu adalah kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas publik, dan potensi yang dimiliki Soloraya.

Beberapa di antaranya adalah bandar udara Adi Soemarmo Solo di Boyolali, stasiun kereta api, terminal bus, hotel berbintang, pusat perdagangan, dan lain-lain. Yuli, sapaan akrabnya, mengklaim sudah membahas wacana itu dengan sejumlah kepala daerah di Soloraya.

"Responsnya positif. Semua potensi ada. Banyak [kepala daerah] yang tertarik. Cuma mungkin mereka malu-malu mau mengungkapkan. Tetapi memang harus dikaji secara kemprehensif. Salah satunya harus mendapat persetujuan DPRD untuk pemekaran," ujar dia.

Alasan Yuli mewacanakan pemekaran wilayah untuk membentuk provinsi baru adalah menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan wilayah. Menurut dia, wilayah kekuasaan Provinsi Jawa Tengah terlalu luas sehingga penanganan sejumlah persoalan kurang fokus. Salah satunya penanganan kemiskinan.

"Kenapa sih seperti itu? Saya kira lebih kepada pendekatan kesejahteraan, wilayah yang berdekatan punya potensi. Kalau dibentuk provinsi baru akan relatif lebih mudah bergerak, penanganan potensi, menekan angka kemiskinan kalau Jateng terlalu luas. Pendekatan kewilayahan mendekatkan kesejahteraan. Supaya sama-sama efektif dan efisien," ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Solopos