Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Digelar Kapanpun, Projo Siap Mengawal

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi (kanan) dan Sekjen DPP Projo Handoko (kiri) menghadiri Rakernas IV Projo di Jakarta, Minggu (16/9). Rakernas organisasi relawan pendukung Joko Widodo itu digelar dengan mengangkat tema Melanjutkan Kemenangan Rakyat. - Antara
05 Oktober 2019 19:17 WIB Feni Freycinetia Fitriani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pelantikan Presiden dan Wapres RI periode 2019 - 2024 Joko Widodo-KH Ma'rif Amin. semakin dekat. Ormas Pro Jokowi (Projo) menegaskan siap menerima apapun keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait waktu pelantikan tersebut.

Ketua Ormas Projo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya hanya mengusulkan tanggal pelantikan menjadi 19 Oktober karena pertimbangan tertentu.

"Mau 20 Oktober atau kapanpun kami siap [kawal pelantikan], tidak masalah. Kami dan para relawan hanya sekedar mengusulkan kepada Presiden. Kami menghormati keputusan MPR," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Sabtu (5/10/2019).

Dia mengatakan relawan Projo siap menghormati dan tunduk pada keputusan MPR mengenai waktu pelantikan Presiden-Wapres. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah menetapkan 19 Oktober untuk melantik Jokowi-Ma'ruf Amin.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Jokowi sudah menegaskan tunduk pada konstitusi dan aturan ketatanegaraan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara hukum dimana seluruh warga bangsa harus tunduk pada konstitusi.

Menurutnya, pelantikan Presiden-Wapres harus dimaknai sebagai momentum merayakan mandat rakyat. "Presiden Jokowi dipilih langsung oleh rakyat. Kami yakin rakyat bersama Jokowi," imbuhnya.

Dia juga mengimbau kepada pihak- pihak yang ingin menggagalkan pelantikan harus siap menghadapi perlawanan rakyat.

Arie mengatakan jutaan relawan Projo siap mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf dan memantau jalannya pemerintahan.

"Menggagalkan pelantikan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi sama saja merampas suara rakyat serta menghancurkan demokrasi itu sendiri," ucap Arie.

Dia mengatakan tidak ada alasan politis dari ide memajukan jadwal pelantikan menjadi 19 Oktober. Menurutnya, akan lebih banyak rakyat yang mengawal pelantikan Presiden karena sebagian besar orang libur pada hari Sabtu.

Di sisi lain, banyak warga yang harus menjalankan ibadah Minggu dan beristirahat sebelum mulai bekerja kembali. Saat Minggu pagi juga banyak warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari bebas kendaraan atau car free day di tengah kota.

Budi mengatakan relawan yang tergabung dalam Projo siap mengawal jalannya pelantikan secara sederhana dan tidak hura-hura.

"Sekali lagi, tidak ada alasan politis apapun dengan usulan ini. Hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja. Minggu itu masyarakat biasanya istirahat dan olahraga untuk menyiapkan fisik sebelum bekerja kembali," imbuhnya.

Sumber : Bisnis.com