Advertisement
Politisi PKS Sebut Sistem Pendukung DPR Perlu Diperkuat
PKS. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sistem pendukung DPR berupa Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian perlu diperkuat dan ditingkatkan profesionalitasnya untuk meningkatkan kinerja DPR. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil.
"Mereka adalah sistem pendukung. Kalau kelembagaannya sudah bagus, mau tidak mau anggota DPR juga akan ikut terbiasa dengan kerja-kerja lembaga yang profesional itu," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Advertisement
Anggota legislatif dari Aceh itu mengatakan salah satu yang perlu diperbaiki dari DPR adalah internal lembaga legislatif itu sendiri. Dia menilai selama ini pengawasan-pengawasan dalam rapat-rapat DPR tidak efektif.
Begitu juga aspirasi masyarakat dan aspirasi konstituen yang diserap anggota DPR ketika melakukan kunjungan ke daerah juga tidak semua bisa ditindaklanjuti.
"Tugas dan fungsi DPR sebagai penyeimbang belum efektif. Kalau sistem pendukungnya tidak diperkuat, saya khawatir DPR periode 2019-2024 akan sama dengan DPR periode-periode sebelumnya," tuturnya.
Bila pengawasan dan tugas DPR sebagai penyeimbang bisa berjalan dengan baik, Nasir meyakini DPR bisa menghasilkan undang-undang dan peraturan yang baik, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas.
"Sehingga nanti tidak ada lagi undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi atau dipersoalkan oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, dan sebagainya," katanya.
Sebanyak 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD periode 2019-2024 mengikuti pelantikan yang diadakan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Pelantikan anggota DPR/DPD/MPR dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tamu undangan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
