Advertisement
Demo Mahasiswa di Mana-Mana, Pemerintah Diminta Segera Memberi Kepastian Hukum
Mahasiswa memadati ruas jalan depan gedung DPR - MPR. Ribuan mahasiswa melakukan aksi penolakan atas sejumlah rancangan undang/undang di antaranya RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU KPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Aksi mahasiswa digelar di sejumlah daerah dalam dua hari terakhir. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan.
Pemerintah diminta mengakomodir tuntutan para demonstran, khususnya generasi milenial, dalam hal penundaan dan pembatalan rancangan undang-undang yang dinilai kontroversi. Pasalnya, hal itu bisa menimpulkan ketidak pastian dalam investasi.
Advertisement
Ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira berpendapat pemerintah harus mendengarkan aspirasi para kawula muda tersebut.
Karena selain permintaan tersebut sangat relevan, eskalasi demonstrasi yang berlarut-larut tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA
"Aspirasi mahasiswa ini harus didengarkan. pemerintah harus mampu membuka ruang dialog seluas-luas dengan kaum mahasiswa ini. Eskalasi demonstrasi juga harus bisa mereda, dan tidak boleh terlalu berlarut-larut," katanya, Selasa (24/9/2019)
Sebagai informasi, para mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa mulai Senin (23/9/2019). Beberapa tuntutannya antara lain, penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) dan rancangan aturan lain yang dianggap kontroversial.
Selain itu, mereka mengecam rancangan undang-undang lain yang dianggap kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.
Bhima melanjutkan, pemerintah juga harus memperbaiki gaya berkomunikasinya. Pernyataan-pernyataan kontroversi seharusnya tidak disebutkan agar tidak memicu kemarahan masyarakat.
"Masa KPK dibilang bahwa menghalangi investasi. Pemerintah harus tahu cara berkomunikasi. Jangan sampai kemarahan semakin meluas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
SPT Tahunan 2026 Ramadan, DJP Wanti-wanti Lonjakan Lapor
Target 19 Juta Lapangan Kerja, Menaker: Ini Kolaborasi
Angkutan Lebaran 2026, Menhub Siapkan 5 Jalur Merak-Bakauheni
Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H 19 Februari
Advertisement
Awal Ramadhan 1447 H Diprediksi 19 Februari 2026
Penyintas Banjir Aceh Tengah Pilih Pulang Jelang Ramadan
Dua Korban Kapal Tenggelam di Selat Makassar Masih Dicari
Kebakaran Landa Mal Ciputra Cibubur, Damkar Bekasi: Tak Ada Korban
Warga Leihitu Maluku Tengah Memulai Puasa Lebih Awal pada Selasa Ini
Advertisement
Hilal Belum Penuhi Kriteria, Awal Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari
Satgas Damai Cartenz Tangkap Empat Anggota KKB di Yahukimo
DPR Ingatkan Opsen PKB dan BBNKB Jangan Memberatkan Masyarakat
Posisi Hilal di Lombok Masih di Bawah Ufuk, Belum Memenuhi Kriteria
Kemenag Respons Perbedaan Awal Ramadan 1447 H
Advertisement
Cuaca Ekstrem Jadi Perhatian Menhub Jelang Mudik Lebaran 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Anggaran BPJS Rp42 Miliar, Gunungkidul Reaktivasi 6.000 Peserta PBI
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Militer AS Angkut Reaktor Nuklir Mini Lewat Udara
- Padusan di Parangtritis, Waspadai Rip Current dan Gelombang Tinggi
- 1.545 Marbot di Sleman Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
- Jadwal Sekolah di Bantul Disesuaikan Selama Ramadan 2026
- Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
- Jemaah Tarekat Naqsyabandiyah Padang Laksanakan Tarawih Perdana
- Cuaca Ekstrem Terjang DIY, Longsor dan Pohon Tumbang Meluas
Advertisement
Advertisement
