Advertisement
Dianggap Mendiskriminasi Politisi Muda, Aturan Batasan Usia Calon Kepala Daerah Digugat
Tsamara Amany. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Aturan minimal usia untuk menjadi kepala daerah dianggap mendiskriminasi politisi muda. Beberapa politisi dari berbagai partai menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aturan yang dimaksud adalah UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Pada pasal 7 ayat 2 huruf e dikatakan usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
Advertisement
Salah satu pemohon, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany mengatakan pembatasan usia bagi kepala daerah tidak adil. Ia menganggap tidak ada alasan jelas untuk membatasi usia sebagai kepala daerah.
"Kami enggak tahu apa alasannya mereka DPR memberikan limitasi seperti itu. Cuma yang jelas buat kita itu diskiminasi," ujar Tsamara di gedung MK, Senin (23/9/2019).
BACA JUGA
Ia menganggap usia tidak menentukan kematangan seseorang untuk layak menjadi kepala daerah.
Menurutnya, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan unsur penting dari demokrasi.
"Kami harus serahkan mekanisme itu ke mekanisme demokratis dan biarkan seleksi yang terjadi itu seleksi yang demokratis," jelas Tsamara.
Pemohon lainnya, Politisi PSI, Dara Nasution menyebut gugatan tersebut tidak menentukan umur berapa yang seharusnya menjadi syarat minimal Kepala Daerah. Ia meminta agar Hakim MK yang meninjau ulang kembali aturan tersebut.
"Kami hanya ingin menunjukkan bahwa ketidakkonsisten satu UU dengan yang lainnya, soal keterlibatan anak muda di dalam pilkada dan legislatif," kata Dara.
Gugatan ini juga dimohonkan oleh Faldo Maldini dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Cakra Yudi Putra dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Berkas gugatan telah diterima oleh bagian administrasi MK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Eks Kapolres Bima Kota Dipecat usai Terbukti Terlibat Kasus Narkoba
Kemensos Wajibkan Foto Rumah dan Token Listrik untuk Verifikasi PBI-JK
Basarnas Evakuasi Jenazah Pilot Pesawat Pelita Air di Krayan Nunukan
Susunan Lengkap Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026-2031
Advertisement
Menang di Bandung, Persib Tetap Gagal Lolos 16 Besar
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Nunukan, Pilot Tewas
KPK Periksa Pegawai Bea Cukai Terkait Kasus Impor Barang KW
Tragedi Imlek: Ledakan Toko Kembang Api di China Tewaskan 12 Orang
11 Bandara Perintis Papua Ditutup, Imbas Penembakan Pilot
Advertisement
Sanae Takaichi Kembali Jadi PM Jepang, Siap Ubah Konstitusi
Banpres UMKM Sumatra Disiapkan, 200.000 Pelaku Usaha Disasar
Ramadan Hijau di Istiqlal, Menag Tekankan Spirit Lembut
Investigasi Banjir Bandang Guci Tegal, Mensesneg Buka Suara
Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Advertisement
Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
Berita Pilihan
Advertisement
347 Calon Jemaah Haji Gunungkidul Masuk Kloter 10 YIA, Berangkat 3 Mei
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- TPS Liar di Seloharjo Bantul Ditutup, Pemilik Lahan Ngaku Kapok
- Anggaran Turun, Kota Jogja Hanya Rehab Satu Sekolah pada 2026
- Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
- Wahyudi Kurniawan Daftar Lagi Pimpin Askab PSSI Sleman
- Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
- Pledoi Mahasiswa UNY di PN Sleman, Minta Dibebaskan
- Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Advertisement
Advertisement
