Advertisement
Usai Konsultasi dengan Jokowi, Pimpinan DPR Sepakat Tak Sahkan RKUHP Besok
Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pimpinan DPR, para Ketua Fraksi DPR, dan pimpinan Komisi III DPR untuk membahas Rencana Kitab Hukum Umum Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). - Bisnis/Amanda Kusumawardhani
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menuai polemik. Pengesahannya bergantung pada forum lobi antara DPR dan pemerintah yang akan dilakukan hingga 30 September 2019.
Sebagai informasi, DPR diagendakan mengesahkan RKUHP pada Selasa (24/9/2019). Namun, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pengesahan RKUHP tidak akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Advertisement
"Iya [pengesahan] tidak besok [Selasa (24/9/2019)]," katanya seusai audiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menerima kedatangan para pimpinan DPR, para Ketua Fraksi DPR, dan pimpinan Komisi III DPR.
BACA JUGA
Tak jauh berbeda, Ketua Panitia Kerja Mulfachri mengungkapkan pengesahan RKUHP tidak akan dilakukan dalam rapat paripurna terdekat. Dia menjelaskan DPR masih memiliki tiga agenda rapat paripurna hingga 30 September 2019, sebagai akhir dari tugas anggota DPR periode 2014-2019.
"Sebelum itu, ada forum lobi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua," terangnya.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan melanjutkan pembahasan RKUHP pada DPR periode 2019-2024, Mulfachri mengaku semuanya tergantung pada hasil forum lobi antara DPR dengan pemerintah. Dia juga menambahkan DPR membuka peluang untuk merevisi sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan meresahkan oleh publik.
"Soal pasal-pasal bermasalah itu debatable. Kita tahu bahwa RUU KUHP sudah dibahas hampir 4 tahun, kita mendengar banyak pihak," ujar Mulfachri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembatasan Medsos Anak Didukung DPR, Aturan Berlaku 2026
OTT KPK di Rejang Lebong Wakil Bupati Hendri Ikut Ditangkap
Krisis Energi Hantam Vietnam, Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFH
IRGC: AS Kehabisan Amunisi
Advertisement
Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT
KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Terkait Dugaan Fee Proyek
Trump Ancam Iran: AS Akan Balas 20 Kali Lipat Jika Selat Hormuz Diblo
KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Prabowo Siapkan Taklimat Nasional soal Dampak Konflik Global
Advertisement
Anak Donald Trump Investasi di Perusahaan Drone
Prabowo Akui Masih Ada Pejabat Mengecewakan di Pemerintahan
Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
Mojtaba Khamenei Jadi Pemimpin Tertinggi Iran, Ini Penjelasan Dubes
Ketua Pengprov KBI Jatim Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Atlet
Advertisement
Kapal Terbalik di Bintan, 9 ABK KM Makmur Jaya Ditemukan Selamat
Berita Pilihan
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
- KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Suap Jalur Kereta
Advertisement
Harga Cabai Gunungkidul Turun Saat Puasa, Ayam Masih Rp40.000 per Kg
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bantul Minta Petunjuk Pilur Calon Tunggal ke Kemendagri
- KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Suap Jalur Kereta
- Ketua Komisi A DPRD DIY Ingatkan Tak Gadai Kedaulatan demi Perdagangan
- Menteri LH Ancam Penjara 10 Tahun bagi Pengelola TPST Bantargebang
- Cegah Macet ke Parangtritis, Bantul Siapkan Skema One Way Saat Lebaran
- Pengamat Nilai Seskab Teddy Jadi Penghubung Kebijakan Presiden
- Harga Bahan Pokok di Jogja Relatif Stabil Jelang Lebaran
Advertisement
Advertisement
