Advertisement
Gubernur Ganjar Tawari Anggota DPD untuk Berkantor di Samping Ruangannya
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5). ANTARA FOTO - Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk berkantor di samping ruang kerjanya, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, agar bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Kalau berkantor di sebelah saya, akan saya buatkan sistem informasi yang terintegrasi, DPD RI, Pemprov Jateng, dan pemkab,pemkot. Tidak perlu pusing, aduan bisa langsung masuk dalam sistem," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (21/9/2019).
Advertisement
Ganjar bersedia menyiapkan ruangan di samping ruang kerjanya untuk para anggota DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jateng karena selain hemat anggaran juga efisiensi kerja. Menurut Ganjar, komunikasi yang lancar antara pemimpin daerah dan anggota DPD RI akan makin memudahkan aspirasi masyarakat untuk sampai ke pemerintah pusat.
Agar bisa memahami aspirasi masyarakat, lanjut Ganjar, para anggota DPD RI mesti menggandeng kepala daerah. "Kantor DPD harus dibuka di banyak daerah, di ibu kota provinsi, di gubernuran karena anggota DPD ini bekerja tanpa fraksi, jadi mereka kerja individu. Apakah itu bisa? Impossible," ujarnya.
BACA JUGA
Orang nomor satu di Jateng itu mengibaratkan, tawaran untuk anggota DPD agar berkantor di samping ruang kerjanya itu merupakan sebuah lamaran pernikahan.
Dengan pernikahan, kata Ganjar, orang mampu merancang dan merealisasikan mimpi-mimpi. Dalam konteks ini, memajukan daerah serta memakmurkan masyarakat.
Secara teknis, kantor di wilayah tersebut bisa ditempati staf anggota DPD RI sepanjang mereka menjalankan tugas di ibu kota dan tugas staf tersebut untuk mengikuti perkembangan di provinsi maupun kabupaten/kota.
"Staf DPD RI di daerah membantu memantau, memformulasi, dan menyampaikan kepada anggota DPD dalam bentuk pertanyaan yang didasarkan pada keputusan pemerintahan daerah karena semua urusan pusat juga urusan daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
- Kapal Thailand Diserang di Selat Hormuz hingga Terbakar
- Friderica Widyasari Sari Terpilih Ketua OJK 2026-2031
- Iran Minta Negara Arab Tunjukkan Lokasi Pasukan AS-Israel
Advertisement
Kebakaran Bank BPD DIY KCP Wirobrajan, Dana dan Data Nasabah Aman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Cuaca Ekstrem Lebaran 2026, Wisata Widosari Prioritaskan Keselamatan
- Komisi XI DPR RI Tetapkan 5 Pimpinan OJK Baru, Ini Daftarnya
- WhatsApp Luncurkan Akun yang Dikelola Orang Tua untuk Anak
- Masa Tanam Kedua di GK, Komoditas Pangan yang Ditanam Lebih Variatif
- KMP Portlink VII Terbakar di Pelabuhan Ketapang, Diduga Korsleting
- Iran Mundur dari Piala Dunia 2026 Seusai Serangan AS
- PSIM Jogja Gagal Menang, Ditahan Imbang Persijap 2-2 di Sultan Agung
Advertisement
Advertisement








