Advertisement
Gubernur Ganjar Tawari Anggota DPD untuk Berkantor di Samping Ruangannya
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5). ANTARA FOTO - Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk berkantor di samping ruang kerjanya, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, agar bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Kalau berkantor di sebelah saya, akan saya buatkan sistem informasi yang terintegrasi, DPD RI, Pemprov Jateng, dan pemkab,pemkot. Tidak perlu pusing, aduan bisa langsung masuk dalam sistem," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (21/9/2019).
Advertisement
Ganjar bersedia menyiapkan ruangan di samping ruang kerjanya untuk para anggota DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jateng karena selain hemat anggaran juga efisiensi kerja. Menurut Ganjar, komunikasi yang lancar antara pemimpin daerah dan anggota DPD RI akan makin memudahkan aspirasi masyarakat untuk sampai ke pemerintah pusat.
Agar bisa memahami aspirasi masyarakat, lanjut Ganjar, para anggota DPD RI mesti menggandeng kepala daerah. "Kantor DPD harus dibuka di banyak daerah, di ibu kota provinsi, di gubernuran karena anggota DPD ini bekerja tanpa fraksi, jadi mereka kerja individu. Apakah itu bisa? Impossible," ujarnya.
BACA JUGA
Orang nomor satu di Jateng itu mengibaratkan, tawaran untuk anggota DPD agar berkantor di samping ruang kerjanya itu merupakan sebuah lamaran pernikahan.
Dengan pernikahan, kata Ganjar, orang mampu merancang dan merealisasikan mimpi-mimpi. Dalam konteks ini, memajukan daerah serta memakmurkan masyarakat.
Secara teknis, kantor di wilayah tersebut bisa ditempati staf anggota DPD RI sepanjang mereka menjalankan tugas di ibu kota dan tugas staf tersebut untuk mengikuti perkembangan di provinsi maupun kabupaten/kota.
"Staf DPD RI di daerah membantu memantau, memformulasi, dan menyampaikan kepada anggota DPD dalam bentuk pertanyaan yang didasarkan pada keputusan pemerintahan daerah karena semua urusan pusat juga urusan daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
WFP: Somalia Terancam Kelaparan Massal
Wabah Distemper Tewaskan 72 Harimau di Thailand
10 Tewas akibat Gempuran Israel di Lebanon Timur
Perahu Migran Terbalik di Kreta, 5 Tewas dan 25 Hilang
Advertisement
9 KKB Yahukimo Ditetapkan Tersangka
Heboh Agrinas Impor 105.000 Pikap India, APM Lokal Buka Suara
Badan Gizi Nasional Tegaskan Insentif Mitra MBG Dibayar Saat Libur Nas
Tarif AS 10 Persen, Prabowo: Indonesia Siap Hadapi
Kementerian Luar Negeri Jepang Keluarkan Peringatan Global
Advertisement
Puluhan Jet Tempur AS di Yordania, Tegang Iran
Amran Sulaiman Peringatkan Distributor Pangan Bulan Ramadan
Dua Bocah Ngawi Tewas Tenggelam di Sungai Desa
Putusan Mahkamah Agung AS Guncang Tarif Trump
Penyanyi Piche Kota Jadi Tersangka Kasus Asusila Anak di Belu
Advertisement
Polri Tegaskan Proses Hukum Brimob Tewaskan Pelajar
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Ekspor DIY Desember 2025 Turun, Industri Pengolahan Tertekan
- Kekerasan Seksual di SLB Jogja, Guru Sementara Dipindah ke Disdikpora
- Putusan MA AS Batalkan Tarif Trump Dinilai Untungkan Indonesia
- THR Swasta Wajib Cair H-14 Lebaran, Melanggar Kena Sanksi
- Ahli Gizi RSA UGM Sarankan Menu Rendah Kalori Saat Puasa
- Tragedi Selfie Berujung Maut, 3 Pelajar Batang Tewas Tertabrak Kereta
- 70 Lebih Harimau Mati Misterius di Thailand, Taman Wisata Ditutup
Advertisement
Advertisement
