Advertisement
Gubernur Ganjar Tawari Anggota DPD untuk Berkantor di Samping Ruangannya
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5). ANTARA FOTO - Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk berkantor di samping ruang kerjanya, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, agar bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Kalau berkantor di sebelah saya, akan saya buatkan sistem informasi yang terintegrasi, DPD RI, Pemprov Jateng, dan pemkab,pemkot. Tidak perlu pusing, aduan bisa langsung masuk dalam sistem," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (21/9/2019).
Advertisement
Ganjar bersedia menyiapkan ruangan di samping ruang kerjanya untuk para anggota DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jateng karena selain hemat anggaran juga efisiensi kerja. Menurut Ganjar, komunikasi yang lancar antara pemimpin daerah dan anggota DPD RI akan makin memudahkan aspirasi masyarakat untuk sampai ke pemerintah pusat.
Agar bisa memahami aspirasi masyarakat, lanjut Ganjar, para anggota DPD RI mesti menggandeng kepala daerah. "Kantor DPD harus dibuka di banyak daerah, di ibu kota provinsi, di gubernuran karena anggota DPD ini bekerja tanpa fraksi, jadi mereka kerja individu. Apakah itu bisa? Impossible," ujarnya.
BACA JUGA
Orang nomor satu di Jateng itu mengibaratkan, tawaran untuk anggota DPD agar berkantor di samping ruang kerjanya itu merupakan sebuah lamaran pernikahan.
Dengan pernikahan, kata Ganjar, orang mampu merancang dan merealisasikan mimpi-mimpi. Dalam konteks ini, memajukan daerah serta memakmurkan masyarakat.
Secara teknis, kantor di wilayah tersebut bisa ditempati staf anggota DPD RI sepanjang mereka menjalankan tugas di ibu kota dan tugas staf tersebut untuk mengikuti perkembangan di provinsi maupun kabupaten/kota.
"Staf DPD RI di daerah membantu memantau, memformulasi, dan menyampaikan kepada anggota DPD dalam bentuk pertanyaan yang didasarkan pada keputusan pemerintahan daerah karena semua urusan pusat juga urusan daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apdesi Tuntut Prabowo Cabut PMK 81/2025
Prabowo Ingatkan Tak Ada Penyelewengan saat Tangani Bencana
45.032 Warga Sumut Masih Mengungsi Akibat Bencana Alam
Napi Asal Belanda Divonis Seumur Hidup Dipulangkan ke Negaranya
Advertisement
Korban Tewas Bencana Alam Sumut Bertambah Jadi 330 Orang
Kebakaran Kelab Malam di India Tewaskan 23 Orang
Ponpes Krapyak Dukung Pleno PBNU Bahas Pergantian Ketum
Bahlil: 93 Persen Wilayah Aceh Kembali Terang Malam Ini
Iran Eksekusi Mati Otak Penipuan Investasi Rp5,8 Triliun
Advertisement
Hasto: PDIP Pertimbangkan Manfaat Kepala Daerah Dipilih DPRD
Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir
Salmiati Selamatkan Ratusan Kucing Korban Banjir Sumbar
Presiden Prabowo: Listrik Aceh Kembali Menyala Minggu Malam
Prabowo Janji Percepat Perbaikan Infrastruktur Banjir Sumatera
Advertisement
Satgas Kodam I Lakukan Airdrop ke Desa Terisolasi Taput
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Messi Antar Inter Miami Juara MLS Cup 2025
- SPI Turun, KPK Minta Pengusaha DIY Perkuat Integritas
- PSG Menggila, Hajar Rennes 5-0 di Parc des Princes
- Harga Emas UBS dan Galeri24 Kompak Turun per 7 Desember
- Cabai Rawit Naik, Mayoritas Harga Pangan Lain Turun
- BBM Kosong di Meulaboh akibat Aksi Borong dan Dugaan Penimbunan
- Gempa M7,0 Guncang Perbatasan Alaska-Yukon
Advertisement
Advertisement
