Advertisement
Pemerintah Rampungkan Peta Sawit Nasional
Pekerja menyusun tandan buah segar kelapa sawit untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) di Pabrik Kelapa Sawit Adolina milik PTPN IV, di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Selasa (13/8/2019). - Antara/Irsan Mulyadi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia segera merampungkan sinkronisasi luas lahan komoditas sawit yang akan menjadi acuan satu peta sawit nasional.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengemukakan pengecekan lapangan telah dilakukan dan diharapkan dapat segera diumumkan tahun ini.
Advertisement
"Satu peta sudah, ground check sudah selesai. Sebentar lagi diumumkan," kata Kasdi di Jakarta, Jumat (20/9/2019).
Kasdi mengaku belum bisa memerinci waktu pasti perilisan satu peta sawit tersebut. Ia menuturkan pihak pemerintah masih menunggu sejumlah aspek legal untuk kemudian difinalisasi pada koordinasi selanjutnya.
Adapun pengecekan lahan merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa lahan yang tertangkap citra satelit benar-benar ditanami sawit.
Ke depan, satu peta sawit ini bakal menyajikan informasi luasan lahan, lokasi, dan data pemilik izin usaha. Satu peta sawit pun akan menjadi dasar dalam administrasi usaha perkebunan komoditas sawit.
Kendati demikian, Kasdi menyatakan satu peta ini baru akan menyajikan informasi luas lahan tutupan sawit dan belum menjangkau luas keseluruhan konsesi tanaman tersebut.
"Satu peta baru mencakup tutupan. Sekarang masih tutupan. Itu nanti bisa lebih lanjut di-overlay kan. Yang penting punya satu data. Satu peta ini akan menjadi acuan data penelusuran. Untuk proses bisnis ke depan, kita pakai itu," papar Kasdi.
Satu peta sawit nasional merupakan langkah pemerintah untuk menyelaraskan luas lahan sawit yang tercatat berbeda-beda di sejumlah instansi.
Tim Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA serta Komisi Pemberantas Korupsi mencatat luas perkebunan sawit berdasarkan citra satelit tahun 2014-2016 mencapai 16,7 juta hektare (ha). Sementara itu, data pemerintah untuk periode yang sama hanya 11,2 juta ha. Data terbaru oleh Kementerian Pertanian sendiri memperlihatkan bahwa luas lahan sawit mencapai 14,3 juta ha pada 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
