DHE Tracker, Eksportir Lebih Mudah Penuhi Aturan DHE SDA
Bank Mandiri menghadirkan DHE Tracker di Kopra by Mandiri untuk memudahkan eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025.
Ilustrasi aksi damai mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan Persatuan Rakyat Untuk Pembebasan Papua Barat Semarang (PRPPBS), di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/8/2019), diwarnai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora./Suara.com-Adam Iyasa
Harianjogja.com, MANOKWARI--Aksi massa yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat berkumpul dan melaksanakan orasi di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III/Doberay, Kamis (19/9/2019).
Saat aksi demo itu, situasi keamanan di Kota Injil tersebut masyarakat terlihat tetap beraktivitas seperti biasa, namun sejumlah sekolah memilih meliburkan aktivitas pendidikan karena pertimbangan keamanan.
Di lokasi aksi, ratusan personel polisi melakukan pengamanan ketat. Dipimpin langsung Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi, personel pengamanan berjaga di depan kantor.
Di tengah orasi, Kapolres memberikan peringatan kepada massa bahwa aksi tersebut tidak berizin. Untuk itu, ia mengimbau, massa segera membubarkan diri. Menurut Kapolres, aksi itu berisi penghasutan yang mengarah pada perbuatan makar terhadap negara.
Saat itu situasi sempat tegang karena massa terlihat tidak nyaman dengan peringatan Kapolres. Aksi pun berlanjut dan polisi masih terus memantau.
Pada kesempatan sebelumnya, Kapolres secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan massa untuk melakukan longmach. Rencananya aksi ini akan dilakukan dengan longmach dari Kantor DAP menuju Lapangan Borarsi.
"Saya tidak akan izinkan, karena sangat berisiko. Jika longmach berlangsung akan memicu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab masuk untuk menimbulkan kekacauan," ujar Kapolres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bank Mandiri menghadirkan DHE Tracker di Kopra by Mandiri untuk memudahkan eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025.
DPR mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan menyerap masukan saat reses agar target pengesahan pada 2026 sesuai putusan MK tercapai.
Penertiban kawasan hutan terus dievaluasi secara berkala melalui koordinasi lintas lembaga untuk memastikan target Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tercapai.
DPRD Temanggung menilai pembatasan nikotin dan tar berpotensi mengurangi serapan tembakau lokal serta berdampak pada petani jika diterapkan.
Proyek kereta gantung Prambanan memasuki tahap akhir penyesuaian LP2B. Setelah persetujuan ATR/BPN terbit, proses perizinan akan dilanjutkan.
Mandatori B50 resmi diterapkan nasional. Kebijakan ini ditargetkan memperkuat swasembada energi, menghemat devisa, dan mengurangi impor solar.