Advertisement
PDIP Nilai Revisi UU KPK untuk Membangun Pemerintahan Bersih
Djarot Saiful Hidayat (kanan) diumumkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Calon Gubernur yang diusung untuk Pilkada 2018 Sumatra Utara di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/1/2018). (JIBI/Binis - Felix Jody Kinarwan)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK adalah bagian dari strategi pelaksanaan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
"Jika UUD 1945 saja bisa diamandemen, masak UU KPK yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 tidak bisa diamandemen atau revisi," kata dia melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu (14/9/2019).
Advertisement
Menurut dia, pandangan pro-kotra dalam menyikapi revisi suatu undang-undang adalah hal biasa dalam negara demokrasi. "Namun pro-kontra itu harus dicari solusinya untuk memperbaiki dan memperkuat KPK," katanya.
Ia menegaskan, KPK didirikan pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum DPP PDI Perjuangan. KPK yang didirikan berdasarkan amanah UU Nomor 30 tahun 2002 sebagai lembaga ad hoc, saat ini sudah berusia 17 tahun.
BACA JUGA
"Selama 17 tahun pemberantasan KPK, ada aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga UU KPK perlu direvisi. Kenapa malah muncul pandangan pro-kontra? Padahal, komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap ingin pemerintahan yang bersih dan antikorupsi," katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, revisi UU KPK dilakukan secara terbatas. Djarot menyatakan heran, kalau ada sekelompok orang yang menolak revisi UU KPK.
"Kalau saya pribadi berpandangan, jangan sampai KPK itu menjadi negara dalam negara, tidak bisa disentuh. Padahal dia adalah institusi dibentuk negara, anggarannya juga dari pemerintah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini, Termasuk DIY
KPK Geledah Rumah Tenaga Ahli DPR RI Terkait Korupsi CSR BI
Gubernur Ahmad Luthfi Luncurkan Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren
Advertisement
Salah Tangkap, Polisi Didesak Bongkar Iskandar Sosok Bos Judi Online
Sanae Takaichi, Wanita Pertama Jabat Perdana Menteri Jepang
Kepatuhan PPTS Dibutuhkan dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi
Museum Vatikan Tingkatkan Keamanan Pasca-Perampokan Museum Louvre
Upaya P Diddy Batalkan Vonis 50 Bulan Penjara atas Kasus Prostitusi
Advertisement
CR450, Kereta Tercepat China, Pacu 453 km/jam & Pecahkan Rekor!
2 Wanita Penyelundup Sabu dan Ekstasi di Sidoarjo Terancam Mati
Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara, DPR: Patut Ditiru APH Lain
BGN Tutup 122 SPPG karena Melanggar SOP
Advertisement
KPK Panggil Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe Sebagai Saksi
Berita Pilihan
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
Advertisement
Realisasi APBD 2025 DIY Masih Sesuai Target, di Atas Rerata Nasional
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Viral Ketua GP Ansor DKI Ainul Yakin Ancam Karyawan Trans7
- BPK Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Perumahan DPR
- Kata Kita, Gim Terapi Bicara untuk Anak Cerebral Palsy Speech Delay
- Zero Defect, MBG Terapkan Sistem Pengendalian Saat Pandemi Covid
- KPK Dalami Subkontraktor Korupsi Bansos Kemensos 2020
- Prediksi BMKG: Mayoritas Kota Besar Hari Ini Hujan
- Begini Upaya Mal DIY Jaga Kunjungan di Tengah Low Season
Advertisement
Advertisement
