Advertisement
Jokowi Sebut KPK Butuh Dewan Pengawas
Presiden Joko Widodo di Banten. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mangatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan Dewan Pengawas untuk menyeimbangkan kinerja lembaga antirasuah.
"Perihal keberadaan Dewan Pengawas memang perlu karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi, hal ini dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Advertisement
Jokowi mencontohkan jabatan Presiden yang diawasi oleh DPR dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara.
"Dewan Pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik," tegasnya.
BACA JUGA
Kepala Negara menyetujui adanya Dewan Pengawas yang akan dibahas dalam rancangan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengusulkan nantinya Dewan Pengawas KPK nantinya diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi. "Dan bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif," papar dia.
Jokowi ingin Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden. Nantinya, Dewan Pengawas juga akan dijaring dari proses seleksi sama seperti Pansel Capim KPK.
"Saya ingin memastikan trasisi waktu yang baik agar KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum ada keberadaan Dewan Pengawas," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
23.000 SPPG Dukung Program MBG, BGN Libatkan Kampus
Kemensos Buka Kanal Aduan Bansos dan PBI BPJS Kesehatan
Kapolri Percepat Penanganan Kasus Smart Air
Advertisement
Dukung MBG, Prabowo Bakal Beri Kapolri Bintang Mahaputera
AS Tutup Pangkalan Militer di Suriah Setelah 10 Tahun
Prabowo Sebut Standar MBG Lampaui Jepang dan Eropa
BGN Atur Menu MBG 3B dan Target 33.670 di SPPG 2026
BGN Perluas MBG untuk Balita 6-59 Bulan pada 2026
Advertisement
Prabowo Tinjau SPPG Polri, Pastikan MBG Tetap Hangat
5 Perusahaan China Bidik Tender Waste to Energy Danantara
Menkeu Purbaya Geser Masyita Crystallin ke Danantara
BBC Pangkas Anggaran 10 Persen, PHK Tak Terhindarkan
BRIN Kembangkan Antena 6G dan SATCOM Berteknologi Canggih
Advertisement
Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
Berita Pilihan
- DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
- Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Advertisement
Pelajar SD Tewas Tenggelam di Bendungan Sungai Winongo Bantul
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Bus Transjakarta Lindas Pejalan Kaki di Jaksel hingga Tewas
- DPRD Desak Status Hukum Guru Honorer di DIY
- Rektor UIN Sunan Kalijaga: Alumni Harus Jadi Solusi Bangsa
- IPI Desak Jaminan Keamanan Penerbangan Papua
- Ruang Kolaboratif Baru GIK UGM, Jadi Simpul Ide dan Inovasi Mahasiswa
- Batas Waktu 31 Maret Makin Dekat, 27 Lurah Gunungkidul Wajib Isi LHKPN
- Mudik Lebaran 2026, Korlantas Siapkan Rekayasa Adaptif
Advertisement
Advertisement
