Advertisement
Jokowi Sebut KPK Butuh Dewan Pengawas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mangatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan Dewan Pengawas untuk menyeimbangkan kinerja lembaga antirasuah.
"Perihal keberadaan Dewan Pengawas memang perlu karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi, hal ini dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Advertisement
Jokowi mencontohkan jabatan Presiden yang diawasi oleh DPR dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara.
"Dewan Pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik," tegasnya.
Kepala Negara menyetujui adanya Dewan Pengawas yang akan dibahas dalam rancangan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengusulkan nantinya Dewan Pengawas KPK nantinya diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi. "Dan bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif," papar dia.
Jokowi ingin Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden. Nantinya, Dewan Pengawas juga akan dijaring dari proses seleksi sama seperti Pansel Capim KPK.
"Saya ingin memastikan trasisi waktu yang baik agar KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum ada keberadaan Dewan Pengawas," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Pilkada Kulonprogo: Pendaftaran Panwascam Dibuka, Kebutuhan Formasi Menunggu Hasil Tes
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement