Saiful Mujani Datangi Polda Metro, Klarifikasi Dugaan Makar

Harianjogja.com, JAKARTA—Pengamat politik Saiful Mujani memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya, Kamis (4/6/2026). Kedatangannya bertujuan memberikan klarifikasi atas laporan dugaan penghasutan yang menyeret namanya.

Saiful tampak santai saat tiba di markas kepolisian. Ia menegaskan kehadirannya merupakan bentuk itikad baik untuk membantu proses hukum agar menjadi terang.

“Siap memberi klarifikasi. Ini kan undangan, jadi mudah-mudahan semuanya bisa jelas,” ujarnya kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Tidak Ada Dokumen Khusus

Terkait materi klarifikasi, Saiful mengaku tidak membawa dokumen khusus. Ia menyebut akan menjelaskan berdasarkan pemahaman dan informasi yang dimilikinya.

Meski begitu, ia memastikan akan tetap kooperatif apabila kembali diminta keterangan oleh penyidik. “Kalau dibutuhkan informasi tambahan, saya pasti datang,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menuding adanya dugaan ajakan makar melalui pernyataan Saiful di media sosial. Laporan tersebut saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh pihak kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, sebelumnya mengungkapkan bahwa jumlah laporan terkait kasus ini bertambah menjadi dua. Namun, identitas pelapor tidak diungkap ke publik.

Menurut Budi, laporan tersebut mengacu pada Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Laporan kedua diterima pada 8 April 2026 sekitar pukul 21.20 WIB.

Ia menegaskan bahwa kepolisian wajib menerima setiap laporan masyarakat tanpa pengecualian. Oleh karena itu, proses penyelidikan tetap berjalan sesuai prosedur.

“Ini bagian dari tugas pokok kami. Semua laporan pasti ditindaklanjuti,” jelasnya.

Polisi Ingatkan Publik

Budi juga mengingatkan publik agar tidak menggiring kasus ini ke isu sensitif seperti SARA maupun kepentingan politik tertentu. Ia meminta masyarakat tetap bijak dalam menyikapi perkembangan perkara.

Selain itu, pihak kepolisian membuka ruang pengawasan publik terhadap jalannya proses hukum. Transparansi ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami laporan tersebut, termasuk mengumpulkan keterangan dan bukti tambahan. Kasus ini pun menjadi sorotan karena melibatkan tokoh publik di ranah politik nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara